Kepala Daerah Hingga Politisi asal Kalimantan Diusulkan Jadi Menteri di Kabinet Jokowi-Maruf
Sebanyak 10 tokoh asal Pulau Kalimantan diusulkan menempati posisi sebagai menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres KH Maruf Amin
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Anita K Wardhani
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 10 tokoh asal Pulau Kalimantan diusulkan menempati posisi sebagai menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden KH Maruf Amin, 2019-2024.
Adapun nama-nama tokoh dari Kalimantan tersebut, yaitu Mardani H Maming dan Abdul Wahid (Kalimantan Selatan), Isran Noor dan Masjaya (Kalimantan Timur), M Fanshurullah dan Maman Abdurrahman (Kalimantan Barat), Agustin Teras Narang dan Rahmat Nasution Hamka (Kalimantan Tengah) serta Martin Billah dan Yansen TP (Kalimantan Utara).
Ketua Umum Pengurus Borneo Muda, Harianto Minda, mengatakan usulan 10 nama itu merupakan hasil dari konsolidasi Akbar Pemuda Borneo bertema "Kalimantan untuk Indonesia", di DKI Jakarta.
"Kami berharap Presiden Jokowi dapat mengangkat tokoh Kalimantan ini duduk di pemerintahan Kabinet Kerja Jilid II,” kata Harianto, dalam keterangannya, Minggu (13/10/2019).
Nama-nama yang diusulkan tersebut berasal dari berbagai macam latar belakang. Mulai dari, kepala daerah, pengusaha, akademisi hingga politisi.
Mardani merupakan mantan bupati Tanah Bambu dan kini menempati posisi sebagai ketua umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2019-2022.
Abdul Wahid (mantan bupati Hulu Sungai Utara), Isran Noor (gubernur Kalimantan Timur), Masjaya (rektor Universitas Mulawarman), M Fanshurullah (tokoh Kalimantan Barat), Maman Abdurrahman (anggota DPR RI asal Kalimantan Barat).
Lalu, Agustin Teras Narang (mantan gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dua periode), Rahmat Nasution Hamka (politisi PDI Perjuangan), Martin Billah (tokoh Kalimantan Utara), dan Yansen TP (bupati Malinau).
Selain mengusulkan 10 nama calon menteri, usulan lainnya berupa mendukung sepenuhnya dan siap mengawal pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Dan, Borneo Muda mendesak pemerintah mencabut izin perusahaan-perusahaan di Kalimantan yang tidak ramah lingkungan dan tidak pro terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.