TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019, PKB mulai menyinggung komposisi kabinet yang akan disusun Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Ketua DPP PKB Bidang Pendidikan dan Pesantren KH M Yusuf Chudlori menegaskan, PKB selalu siap untuk diajak bicara tentang komposisi kabinet dan menyiapkan kader terbaiknya untuk duduk di kursi Menteri.

Penegasan itu disampaikan Gus Yusuf, panggilan akrabnya, ketika ditanya wartawan soal Jatah Menteri PKB, di sela sela acara “Diskusi Bedah UU Pesantren” dengan para Kyai, di Kantor PWNU Jateng, baru baru ini.

Baca: Gerindra Hampir Dipastikan Gabung ke Kabinet, Begini Pendapat Pengamat

Kalau PKB menyinggung kabinet, kata Gus Yusuf, Sangat wajar karena PKB adalah Partai Pengusung Jokowi dan KH Ma’ruf Amin. Bahkan Gus Yusuf menyatakan, PKB menjadi faktor penentu kemenangan Jokowi - Ma’ruf Amin, Khususnya di Jateng dan Jatim.

“Dalam koalisi itu, PKB tidak hanya sebatas Pengusung, tetapi sangat terasa struktur dan caleg caleg PKB bergerak masif untuk memenangkan Pasangan Pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf," katanya.

"Terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, PKB menjadi salah satu faktor penentu kemenangan Pak Jokowi. Juga kerja keras Jaringan Perempuan NU yang dikonsolidasi Waketum PKB Ibu Ida Fauziyah. Dan ini diakui oleh para pengamat politik, dengan membandingkan hasil Pilgub 2018,” dia menambahkan.

Isu negatif

Dalam pandangan Gus Yusuf, PKB juga berperan menangkal terhadap isu-isu yang menimpa Jokowi saat Pilpres.

Dengan ruang yang dibuka lebar oleh PKB untuk Jokowi datang ke pondok-pondok pesantren, hal itu secara otomatis menangkal isu-isu negatif.

“Seperti kita tahu, menjelang pilpres suasana pembelahan masyarakat sangat terasa, bahkan menjurus perpecahan dengan isu sara dan ras. Nah, dengan hadir di Pondok Pesantren saja, secara otomatis menepis Isu negatif yang menimpa Pak Jokowi.

Bahkan kyai kyai PKB itu dalam setiap pengajiannya, nggak pernah capek menjelaskan sosok Pak Jokowi dan prestasinya serta menangkal isu-isu negatif. Saya kira Pak Jokowi paham ini,” ujarnya.

Hasil Rekapitulasi KPU untuk Pilpres di Jawa Tengah, Jokowi - Ma’ruf Amin memang mendapat suara yang spektakuler. Jokowi-Ma'ruf memperoleh 16.825.511 suara atau 77,29 persen suara sah.

Sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 4.944.447 suara atau 22,71 persen dari total suara sah.

Dengan demikian, ada selisih 11.881.064 suara antara Paslon 01 dan Paslon 02.
Jika dibandingkan dengan Hasil Pemilu 2014, imbuh Gus Yusuf, jelas sangat signifikan kenaikannya di Jawa Tengah. Saat itu suara Jokowi-JK mencapai 12.959.540.

Sedangkan perolehan Prabowo-Hatta, yaitu 6.485.720 suara.

Selisih suara masing-masing pasangan itu mencapai 6.473.820 suara.
Soal jatah menteri untuk PKB, Gus Yusuf menjelaskan, PKB merasionalisasi dukungan kerja keras PKB dengan alokasi kursi Menteri.

“Tahun 2014, PKB mendapat 4 kursi. Kalau hari ini diberi 5 Menteri, saya kira wajar dan logis. Saya optimis Pak Jokowi menaruh perhatian terhadap peran PKB dan jatah Menteri untuk PKB,” harapnya.

Dia juga menyampaikan, sebaiknya partai koalisi juga diajak bicara terkait figur menteri, terutama yang merepresentasikan kader partai.

Jika PKB diberi jatah 4 - 5 menteri, tentu nama-nama figurnya atas rekomendasi Ketua Umum DPP PKB.

“Memang soal Menteri adalah prerogratif Presiden, tapi kalau kader partai sebaiknya merupakan rekomendasi dan perintah dari Ketua Partai. Kalau PKB ya harus atas perintah Ketum PKB Gus Muhaimin. Ini akan lebih bisa dikontrol program-program nya kelak,” tandasnya.

Paham pesantren

Gus Yusuf yang juga Pengasuh Pondok Pesantren ini menambahkan, setelah pelantikan, Presiden harus secepatnya mengimplementasikan UU Pesantren.

Menurut Gus Yusuf, panggilan akrabnya, lahirnya UU merupakan kesepakatan antara DPR dan Pemerintah. Setelah ditetapkan tentu menjadi ranah Presiden untuk melaksanakan UU itu.

Dalam pandangan Gus Yusuf, Salah satu ukuran Presiden serius melaksanakan UU Pesantren adalah dengan memilih figur Menteri Agama yang paham soal pesantren.

“Menteri Agama harus memiliki kultur dan ilmu tentang pesantren. Figurnya harus mempunyai suasana kebatinan yang pas dengan pesantren,” pungkas Ketua DPW PKB Jateng ini.