TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Serasa menghitung hari, paska pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019 mendatang akan ada banyak harapan tentang siapa sosok para menteri di Kabinet pada periode kedua.

Dan sosok Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang kini hangat jadi pembicaraan masyarakat mendapat tanggapan dari pihak akademisi dan pengusaha.

Ketua Pusat Studi Pesisir dan Kelautan Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur,  Andi Kurniawan mengatakan, periode pertama pemerintahan Jokowi dengan misi besarnya Indonesi sebagai poros maritim dunia merupakan langkah awal menyadarkan kita tentang negara kita yang memiliki sumber daya aquatik yang sangat besar.

Visi dalam periode pertama memang memiliki plus dan minusnya.

Ketua Pusat Studi Pesisir dan Kelautan Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur pada Senin (14/10/2019) minusnya adalah kemaritiman Indonesia belum bisa menjadi pemasukan besar bagi pembangunan Indonesia.

Baca: Penandatanganan Perjanjian KUSUKA Antara BRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tapi untuk plusnya, sudah dapat membuat banyak orang sadar bahwa kalau bangsa Indonesaia ini ingin besar yang diunggulkan adalah potensi kemaritiman.

Begitu tegas pemerintah Indonesia menjaga keamanan wilayah kemaritiman dan perikanan Indonesia.

Andi menegaskan sesuai dengan nawacita untuk memanfaatkan sumber daya kemaritiman dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang ada.

Kita memang selama ini terlalu terlena dengan kebijakan pada pembangunan darat, untuk menggeser itu memang diperlukan waktu dan tidak cukup 1 – 3 tahun saja tapi proses panjang untuk membangun Indonesia berdaya di Asia.

Baca: 8 Kuliner Dekat Kampus Brawijaya Malang yang Bisa Dicoba Mahasiswa Baru

Andi yang juga Wakil Direktur Pascasarjana Multidisiplin Universitas Brawijaya, Jawa Timur ini mengatakan pada Menteri Susi melakukan kebijakan-kebijakan yang tegas seperti penenggelaman kapal asing.

Memang belum semua pekerjaan bisa dijalankan secara penuh namun Indonesia telah berhasil membangun pondasi bahwa kita serius menjaga sumber daya laut negara kita.

"Masih banyak PR yang harus dikerjakan. Contoh ada kebijakan untuk jaring berkantung," katanya.

Sementara, kata dia  peralihan alat tangkap dan pengaturan alat tangkap itu belum bisa menyentuh problematika sosial yang berada di masyarakat contohnya bagaimana nasib para nelayan yang alat tangkapnya jaring berkantung.

Andi juga menegaskan secara umum kebijakan sudah terlihat mengenai ketersediaan stok ikan tapi kebijakan yang dilakukan belum bisa menyentuh kondisi masyarakat sehingga aksi protes masih berjalan.

"Nah, jika kita melihat dari sisi akademis semua kebijakan itu harus disesuaikan dalam masyarakat," katanya.

Salah satu alternatifnya adalah pelaksanaan kebijakan yang bertahap dan tidak frontal, contoh penggantian alat tangkap dan pergaturan zona tangkap itu tidak bisa dilakukan frontal ditetapkan dan dilaksanakan tahun ini.

Baca: Praktisi IT: Perguruan Tinggi Hadapi Kesenjangan Antara Teori dengan Implementasi di Dunia Industri

Sebelum kata Andi itu harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat disertai dengan pengaturan dan langkah penerapan kebijakan yang memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia.

"Jika saya melihat dari sisi akademis masih ada kasus industri yang kekurangan bahan baku maka proses produksi mereka jadi terhambat. Ini sebenernya arah kebijakan harus bisa melibatkan dunia industri termasuk eksekusi dilapangan," ujar dia.

Andi juga melihat kebijakan yang ada saat ini lebih ke perikanan tangkap sementara potensi Indonesia tidak hanya pada perikanan tangkap tapi juga perikanan budidaya.

Perlu proporsi yang sebanding antara perikanan tangkap dan budidaya.

Selanjutnya Andi juga menggarisbawahi, perlu ada pertimbangan di tatanan lokal tentang pengaturan zona pengolahan perikanan di setiap daerah.

Ada pelibatan masyarakat di setiap kabupaten untuk bisa memberikan kontribusi sebanding. Kedepannya periode kedua ini, perlu pelibatan para stakeholder dengan membuka ruang dan sosialisasi.

Dan pada periode kedua ini, kata Andi dibutuhkan sosok yang bisa memimpin di kelautan dan perikanan yang memahami potensi kelautan dan perikanan Indonesia secara utuh dan bisa memiliki kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan kontribusi besar di wilayah kelautan. Banyak kandidat atau pengamat yang memprediksi siapa saja yang akan muncul.

"Nama Bapak Rokhmin sempat muncul, saya rasa beliau merupakan sosok yang mumpuni di bidang perikanan dan kelautan. Keilmuan dan kerja beliau sudah memiliki pengalaman," ujar dia.

Namun Andi juga menegaskan siapapun menterinya, harus sosok benar yang mengerti permasalahan tidak mengambil kebijakan yang parsial kepada satu bidang saja tetapi bisa mengoptimalkan bidang-bidang yang sebenarnya mempunyai potensi besar untuk menjadi salah satu komoditas utama perekonomian perikanan Indonesia.

Baca: Penandatanganan Perjanjian KUSUKA Antara BRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Bidang Kelautan dan Perikanan, Yogi Prayanto mengatakan harapannya pada sosok Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kabinet yang akan diumumkan Presiden Jokowi setelah pelantikan pada 20 0ktober 2019 adalah sosok yang mau mendengar.

Yogi juga mengatakan sosok menteri tersebut juga harus memberikan jalan ke luar pada permasalahan kelautan dan perikanan Indonesia.

"Sosok menteri yang akan datang adalah sosok yang bila memberlakukan regulasi perikanan kepada para pengusaha perikanan ada atau melalui proses sosialiasasi dan mediasi dengan para pengusaha. Bukan langsung ke luar regulasi atau peraturan tanpa memberikan kesempatan atau masukan pada para pengusaha," kata Yogi Senin (14/10) di Jakarta.

Yogi juga mengamati dari kinerja menteri sebelumnya, sering ujuk-ujuk ke luar peratauran tanpa ada sosialisasi yang melibatkan kami para pengusaha," ujar dia.

Yogi juga menyampaikan harapan para pengusaha perikanan kepada sosok menteri yang akan datang adalah mampu meningkatkan ekspor perikanan.

Baca: Ini yang Mungkin Akan Terjadi Jika Susi Pudjiastuti Tak Lagi Menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan

Menurutnya, sosok menteri yang akan datang harus dichallenge untuk kinerja yang lebih riil yaitu peningkatan ekspor.

"Intinya, masukan kami para pengusaha adalah sosok menteri yang dapat mendengarkan, dan mengembangkan potensi kelautan dan perikanan secara optimal yang tidak merusak lingkungan," kata Yogi.

Selanjutnya, Yogi juga meminta sosok menteri Kelautan dan Perikanan di periode mendatang ini harus mensosialisasikan peraturan ke pelaku atau para pengusaha dilibatkan sebelum regulasi atau peraturan tersebut turun.

"Dari pengalaman yang ada sering kami para pengusaha dibuat atau diperlakukan seperti itu," kata dia.

Yogi juga berharap sosok menteri kelautan dan perikanan mendatang harus bekerja dengan target prestasi misalnya mampu meningkatkan ekspor. Dari perhatiannya pada sosok menteri yang ada tidak mampu meningkatkan ekspor tetapi dibiarkan sampai setahun.

"Saya sih maunya Presiden Jokowi tegas, memberikan kesempatan kepada menteri KKP berikutnya dengan target setahun mampu tidak meningkatkan ekspor. Kalau faktanya tidak mampu ya harus siap diganti," kata Yogi bersemangat.

Ketika ditanya apakah Rokhmin Dahuri merupakan kandidat sosok menteri KKP di kabinet berikutnya?

"Ya pokoknya sosok yang mau mendengar, berpengalaman, munpuni di bidangnya, bekerja demi rakyat, mampu menjalani dengan baik tugas KKP, memahami detail regulasi kelautan dan perikanan serta yang utama mampu meningkatkan ekspor," ujarnya.