TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Serasa menghitung hari, paska pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019 mendatang akan ada banyak harapan tentang siapa sosok para menteri di Kabinet pada periode kedua.

Dan sosok Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang kini hangat jadi pembicaraan masyarakat mendapat tanggapan dari pihak akademisi dan pengusaha.

Ketua Pusat Studi Pesisir dan Kelautan Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur,  Andi Kurniawan mengatakan, periode pertama pemerintahan Jokowi dengan misi besarnya Indonesi sebagai poros maritim dunia merupakan langkah awal menyadarkan kita tentang negara kita yang memiliki sumber daya aquatik yang sangat besar.

Visi dalam periode pertama memang memiliki plus dan minusnya.

Ketua Pusat Studi Pesisir dan Kelautan Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur pada Senin (14/10/2019) minusnya adalah kemaritiman Indonesia belum bisa menjadi pemasukan besar bagi pembangunan Indonesia.

Baca: Penandatanganan Perjanjian KUSUKA Antara BRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tapi untuk plusnya, sudah dapat membuat banyak orang sadar bahwa kalau bangsa Indonesaia ini ingin besar yang diunggulkan adalah potensi kemaritiman.

Begitu tegas pemerintah Indonesia menjaga keamanan wilayah kemaritiman dan perikanan Indonesia.

Andi menegaskan sesuai dengan nawacita untuk memanfaatkan sumber daya kemaritiman dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang ada.

Kita memang selama ini terlalu terlena dengan kebijakan pada pembangunan darat, untuk menggeser itu memang diperlukan waktu dan tidak cukup 1 – 3 tahun saja tapi proses panjang untuk membangun Indonesia berdaya di Asia.

Baca: 8 Kuliner Dekat Kampus Brawijaya Malang yang Bisa Dicoba Mahasiswa Baru

Andi yang juga Wakil Direktur Pascasarjana Multidisiplin Universitas Brawijaya, Jawa Timur ini mengatakan pada Menteri Susi melakukan kebijakan-kebijakan yang tegas seperti penenggelaman kapal asing.

Memang belum semua pekerjaan bisa dijalankan secara penuh namun Indonesia telah berhasil membangun pondasi bahwa kita serius menjaga sumber daya laut negara kita.

"Masih banyak PR yang harus dikerjakan. Contoh ada kebijakan untuk jaring berkantung," katanya.

Sementara, kata dia  peralihan alat tangkap dan pengaturan alat tangkap itu belum bisa menyentuh problematika sosial yang berada di masyarakat contohnya bagaimana nasib para nelayan yang alat tangkapnya jaring berkantung.

Andi juga menegaskan secara umum kebijakan sudah terlihat mengenai ketersediaan stok ikan tapi kebijakan yang dilakukan belum bisa menyentuh kondisi masyarakat sehingga aksi protes masih berjalan.