"Nah, jika kita melihat dari sisi akademis semua kebijakan itu harus disesuaikan dalam masyarakat," katanya.

Salah satu alternatifnya adalah pelaksanaan kebijakan yang bertahap dan tidak frontal, contoh penggantian alat tangkap dan pergaturan zona tangkap itu tidak bisa dilakukan frontal ditetapkan dan dilaksanakan tahun ini.

Baca: Praktisi IT: Perguruan Tinggi Hadapi Kesenjangan Antara Teori dengan Implementasi di Dunia Industri

Sebelum kata Andi itu harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat disertai dengan pengaturan dan langkah penerapan kebijakan yang memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia.

"Jika saya melihat dari sisi akademis masih ada kasus industri yang kekurangan bahan baku maka proses produksi mereka jadi terhambat. Ini sebenernya arah kebijakan harus bisa melibatkan dunia industri termasuk eksekusi dilapangan," ujar dia.

Andi juga melihat kebijakan yang ada saat ini lebih ke perikanan tangkap sementara potensi Indonesia tidak hanya pada perikanan tangkap tapi juga perikanan budidaya.

Perlu proporsi yang sebanding antara perikanan tangkap dan budidaya.

Selanjutnya Andi juga menggarisbawahi, perlu ada pertimbangan di tatanan lokal tentang pengaturan zona pengolahan perikanan di setiap daerah.

Ada pelibatan masyarakat di setiap kabupaten untuk bisa memberikan kontribusi sebanding. Kedepannya periode kedua ini, perlu pelibatan para stakeholder dengan membuka ruang dan sosialisasi.

Dan pada periode kedua ini, kata Andi dibutuhkan sosok yang bisa memimpin di kelautan dan perikanan yang memahami potensi kelautan dan perikanan Indonesia secara utuh dan bisa memiliki kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan kontribusi besar di wilayah kelautan. Banyak kandidat atau pengamat yang memprediksi siapa saja yang akan muncul.

"Nama Bapak Rokhmin sempat muncul, saya rasa beliau merupakan sosok yang mumpuni di bidang perikanan dan kelautan. Keilmuan dan kerja beliau sudah memiliki pengalaman," ujar dia.

Namun Andi juga menegaskan siapapun menterinya, harus sosok benar yang mengerti permasalahan tidak mengambil kebijakan yang parsial kepada satu bidang saja tetapi bisa mengoptimalkan bidang-bidang yang sebenarnya mempunyai potensi besar untuk menjadi salah satu komoditas utama perekonomian perikanan Indonesia.

Baca: Penandatanganan Perjanjian KUSUKA Antara BRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Bidang Kelautan dan Perikanan, Yogi Prayanto mengatakan harapannya pada sosok Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kabinet yang akan diumumkan Presiden Jokowi setelah pelantikan pada 20 0ktober 2019 adalah sosok yang mau mendengar.

Yogi juga mengatakan sosok menteri tersebut juga harus memberikan jalan ke luar pada permasalahan kelautan dan perikanan Indonesia.

"Sosok menteri yang akan datang adalah sosok yang bila memberlakukan regulasi perikanan kepada para pengusaha perikanan ada atau melalui proses sosialiasasi dan mediasi dengan para pengusaha. Bukan langsung ke luar regulasi atau peraturan tanpa memberikan kesempatan atau masukan pada para pengusaha," kata Yogi Senin (14/10) di Jakarta.