TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei Alvara Research Center menunjukkan, ada tiga menteri di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019 yang tingkat kepuasan publiknya tinggi.

Ketiganya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Tingkat kepuasan tertinggi kinerja menteri diraih oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti 91,95 persen," ujar CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali dalam keterangan pers, Senin (14/10/2019) seperti dikutip dari artikel Kompas.com berjudul "Menurut Survei Alvara, Publik Paling Puas atas Kinerja 3 Menteri Ini".

Baca: Sepekan Jelang Pelantikan Presiden, Ruhut: Calon Menteri Pasti Ditelepon Jokowi, Jangan Matikan HP

Baca: Deretan Fakta Pertemuan Surya Paloh & Prabowo, dari Diplomasi Soto Mie hingga Potong Pembicaraan

Tingkat kepuasan berikutnya diberikan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 84,07 persen dan Menteri Keuangan Sri Mulyani 83,39 persen.

Hasanuddin menambahkan, Susi, Basuki dan Sri disukai karena karakteristik kepemimpinannya dan gaya mereka mengambil kebijakan di kementeriannya masing-masing.

"Susi Pudjiastuti diapresiasi karena keberanian dan ketegasannya," ujar Hasanuddin.

Sementara penghargaan terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia memunculkan Basuki Hadimuljono di urutan selanjutnya.

"Sedangkan Sri Mulyani dihargai publik karena mampu mengelola keuangan negara dengan baik meskipun kondisi ekonomi global yang tidak menentu," tambah dia.

Survei itu sebenarnya mendapatkan 10 nama menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi.

Susi, Basuki dan Sri adalah tiga teratas.

Adapun, posisi selanjutnya diisi Menteri Pariwisata Arief Yahya sebesar 82,38 persen; Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebesar 82,14 persen; Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebesar 81,90 persen.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebesar 81,90 persen; Menristekdikti M Nasir sebesar 81,74 persen; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan sebesar 81,63 persen dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebesar 81,32 persen.

Survei ini diketahui digelar pada 12-31 Agustus 2019.

Metode pengambilan sampel menggunakan multi-stage random sampling. Sebanyak 1.800 responden berusia 14-55 tahun dipilih dan diwawancarai secara tatap muka.

Sampel survei ini diambil di seluruh Indonesia yang tersebar di 34 provinsi, dengan jumlah sampel tiap provinsi proporsional terhadap jumlah penduduk.

Rentang margin of error survei ini sebesar 2,35 persen.

Artinya, persentase dalam survei ini bisa bertambah atau berkurang sekitar 2,35 persen.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen.

Namun apakah menteri itu akan dipilih lagi Jokowi pada lima tahun pemerintahannya mendatang?

Umumkan kabinet

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut susunan kabinet jilid II saat ini sudah rampung.

Susunan kabinet akan diumumkan segera setelah ia dan Ma'ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan dapat berubah sampai hari pengumuman nanti.

Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat (11/10/2019).

"Mungkin ada beberapa pertimbangan masih bisa," kata Jokowi.

Namun, hingga kini siapa bakal calon menteri yang akan mendampingi Jokowi untuk lima tahun mendatang belum juga muncul.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai tiga Menteri Kabinet kerja I layak untuk dipertahankan Jokowi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menurut anggota DPR RI ini layak untuk kembali dipercayakan Jokowi untuk mengisi kursi yang sama di Kabinet Kerja II.

"Pak Basuki layak dipertahankan. Pekerja keras dan berpikir terbuka. Bisa bekerjasama dengan semua. Dan paling utama dia itu bersih," ujar mantan Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada Tribunnews.com, Minggu (13/10/2019).

Selain Menteri PUPR, dia menjelaskan, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga layak untuk dipertahankan Jokowi.

"Bu Sri Mulyani mampu mengawal kondisi perekonomian Indonesia di tengah banyak tantangan. Walau belum lebih baik tapi mampu menjaga kestabilan," jelas Mardani Ali Sera.

Terakhir nama Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bisa kembali dipilih Jokowi untuk mengisi jabatan yang sama untuk lima tahun mendatang.

"Bu Susi Pudjiastuti dengan keberaniannya menjaga laut Indonesia. Banyak pekerjaan belum selesai. Dan layak dilanjutkan," katanya.

Namun ia tetap menyerahkan siapa menteri yang akan dipilih untuk mengisi Kabinet Kerja II kepada Jokowi.

"Untuk siapa yang layak, hak Pak Jokowi untuk menentukan. Tapi pesannya cari yang kommitmen dan kompeten," ucapnya.

Gerindra Merapat

Presiden Jokowi dan Prabowo membahas kemungkinan bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi partai politik pendukung pemerintahan.

Hal tersebut diakui Presiden Jokowi usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

"Juga berkaitan dengan masalah koalisi. Kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," ujar Jokowi.

Meski demikian, Presiden mengakui, pembahasan Gerindra bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah belumlah rampung.

"Tapi untuk urusan yang satu ini belum final," ujar Jokowi.

Jokowi tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang menyebabkan pembahasan tersebut belum rampung.

Prabowo sendiri yang turut hadir ketika Presiden Jokowi memberikan keterangan pers menegaskan, siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin apabila diperlukan.

"Saya sampaikan ke beliau, kalaupun kami diperlukan (di pemerintahan), kami siap membantu," ujar Prabowo.

"Kami akan memberikan gagasan optimis, kami yakin Indonesia bisa tumbuh, bisa bangkit cepat," jelasnya.

Prabowo menekankan bahwa Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Meskipun berbeda pandangan politik dan pernah terlibat rivalitas pada pesta demokrasi, Prabowo meyakinkan bahwa hal itu bukanlah penghalang.

"Kami bertarung politik. Tapi begitu selesai, kepentingan nasional yang utama. Kita harus bersatu," lanjut Prabowo.

Susun Ulang Kabinet

Presiden Jokowi mengatur ulang kembali susunan Kabinet Kerja jilid ll, usai bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Mungkin ada beberapa pertimbangan, masih bisa (berubah usai bertemu SBY)," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Sementara terkait pengumuman susunan menteri yang baru, Jokowi menyebut akan disesuaikan dengan kondisi setelah pelantikan dirinya dengan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

"Mungkin bisa hari yang sama (saat pelantikan), mungkin sehari setelah pelantikan," paparnya.

Kemarin, Jokowi menerima SBY di Istana Merdeka dan berdiskusi secara empat mata di ruangan Jepara sekitar satu jam.

Menurut Jokowi, pertemuan dengan SBY turut membicarakan rencana masuknya Demokrat ke dalam partai koalisi pemerintah.

"Kami bicara itu (gabungnya Demokrat) tapi belum sampai sebuah keputusan," ujar Jokowi sembari meminta bertanya langsung ke SBY rencana Demokrat bergabung ke partai koalisi pemerintah.

Namun, ketika ditanya soal kemungkinan menteri Kabinet Kerja jilid ll akan diisi oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau kader Demokrat lain, Jokowi menyebut pembicaraan belum sampai tahap mengusulkan nama.

"Enggak sampai ke sana (mengusulkan nama), belum sampai ke sana," ucap Jokowi.