Andre Rosiade Sambangi Kantor KPPU Terkait Dugaan Predatory Pricing Semen
Andre mengatakan, KPPU menyatakan Laporan yang telah disampaikan sudah lengkap secara administrasi.
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Andre Rosiade melakukan pertemuan tertutup dengan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kamis (17/10/2019). Pertemuan itu untuk menanyakan tindak lanjut laporan terkait dugaan predatory pricing semen asal Tiongkok di pasar semen dalam negeri.
Andre mengatakan, KPPU menyatakan Laporan yang telah disampaikan sudah lengkap secara administrasi.
"Pihak KPPU sudah membentuk tim penyelidikan dengan surat tugas itu 10 Oktober tim penyelidikan ini bekerja," kata Andre di Kantor KPPU.
Baca: Jalani Sidang Disiplin, Terungkap 3 Polisi Lepaskan Tembakan ke Udara saat Demo Mahasiswa di Kendari
Baca: Saat Bicarakan Farhat Abbas, Hotman Paris ke Nikita Mizani: Saya Tidak akan Cari Gara-gara Sama Kamu
Baca: Saat Bicarakan Farhat Abbas, Hotman Paris ke Nikita Mizani: Saya Tidak akan Cari Gara-gara Sama Kamu
Politisi Partai Gerindra ini berujar, KPPU memikiki mekanisme 30 hari kerja untuk melaporkan ke seluruh Komisioner KPPU benar atau tidaknya ada predatory pricing yang dilakukan oleh semen Tiongkok. Bahkan pertemuan tertutup dengan Komisioner KPPU, Guntur Saragih, menyatakan KPPU bisa menambah waktu untuk laporan Andre.
"KPPU sedang bekerja 30 hari kerja, nanti mereka akan laporkan ke pimpinan dan ke komisioner. Nanti akan dilihat benar atau tidak melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat definisi Monopoli. Lalu kalau memang butuh perpanjangan (waktu) mereka akan perpanjang. Itu lah perkembangan kasus kita tadi," beber Andre.
Andre berharap, KPPU bisa melihat dugaan jual rugi semen asal Tiongkok sebuah ancaman untuk pasar semen nasional. Terlebih, kata Andre, dengan program pemerintah yang gencar melakukan pembangunan infrastruktur bisa menguntungkan produk semen dalam negeri.
"Kami berharap KPPU memprioritaskan kasus ini karena mencakup ketahanan industri strategis nasional, BUMN dan pekerja yang berjumlah tidak sedikit. Seharusnya pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah menjadi keuntungan bagi semen nasional, bukan malah sebaliknya," kata Andre.