TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Medan Dzulmi Eldin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (16/10/2019) kemarin.

Kasus yang menyeret Dzulmi Eldin yakni dugaan suap terkait urusan proyek dan jabatan di Pemerintahan Kota Medan tahun 2019.

Baca: ICW Sebut UU KPK Hasil Revisi Kerdilkan Agenda Pemberantasan Korupsi

Selain Dzulmi Eldin, KPK juga menetapkan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar dan Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari sebagai tersangka.

Dzulmi dan Syamsul diduga sebagai penerima suap, sementara Isa diduga sebagai pemberi suap.

Sebelumnya, Dzulmi terkena OTT KPK pada Rabu (16/10/2019).

Dari OTT tersebut, KPK mengamankan total tujuh orang dari unsur Wali Kota, Kepala Dinas PU, protokoler, ajudan Wali Kota, serta swasta.

Lalu, bagaimana sepak terjang Dzulmi sebelum dicokok KPK?

Dilansir dari pemkomedan.go.id, Dzulmi Eldin lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 4 Juli 1960.

Dzulmi memulai karier di dunia politik pada tahun 2010 sebagai Wakil Wali Kota Medan.

Saat itu ia mendampingi Rahudman Harahap pada Pilkada 2010.

Pasangan Rahudman-Eldin memperoleh 485.446 suara atau 65,87 persen suara, sementara rivalnya, pasangan Sofyan Tan-Nelly Armayanti, hanya mampu meraih 251.435 suara atau 34,13 persen suara.

Pada tahun 2013, kariernya semakin menanjak kala menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan menggantikan Rahudman yang tersandung kasus korupsi.

Pada tahun 2015, Dzulmi kembali maju dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Medan.

Saat itu, ia menggandeng Akhyar Nasution sebagai pasangannya sebagai Wakil Wali Kota Medan.

Dzulmi-Ahyar ketika itu berhadapan dengan pasangan Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma.

Hasilnya, Dzulmi-Akhyar keluar sebagai pemenang dengan raihan suara 346.406 suara atau 71,72 persen.

Sementara Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma hanya memperoleh 136.608 suara atau 28,28 persen.

Harta Kekayaan Diberitakan Kompas.com (17/10/2019), Dzulmi terbilang rajin melaporkan harta kekayaannya ke KPK setiap tahun.

Sebagaimana dikutip dari situs e-lhkpn, pada pada 2016 harta kekayaan yang dilaporkan sebesar Rp 9.470.065.500.

Sementara pada 2017 harta kekayaannya bertambah lebih dari dua kali lipat yakni Rp 20.283.104.516. T.

Terakhir kali ia menyerahkan LHKPN pada 31 Desember 2018.

Total hartanya sebesar Rp 20.399.766.565. Kekayaannya terdiri dari tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 11.581.954.000.

Baca: KPK Kritik Kemenkumham yang Tidak Serius Benahi Tata Kelola Lapas

Dzulmi dilaporkan memiliki tanah di Medan, Deli Serdang, dan Jakarta Selatan.

Sementara itu, Dzulmi dilaporkan tak memiliki utang.

(Penulis: Dylan Aprialdo Rachman, Mei Leandha, Marcus Suprihadi, Ambaranie Nadia Kemala Movanita | Editor: Diamanty Meiliana, Fabian Januarius Kuwado)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Jadi Tersangka KPK, Berikut Profil dan Harta Kekayaan Wali Kota Medan