Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad, Muradi meyakini pelantikan Jokowi - Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih bakal berjalan aman.

Hal tersebut menanggapi adanya isu rencana serangan saat pelantikan setelah insiden penusukan Menkopolhukam Wiranto.

Baca: Persoalan Buruh Perlu Sorotan, KSPSI Harap Kabinet Baru Segera Diumumkan usai Pelantikan

"Titik kulminasi massa sudah selesai pada 30 September hingga 1 Oktober 2019 lalu. Artinya, kecil kemungkinan akan ada lagi kulminasi massa di Jakarta dalam waktu dekat," ujarnya di Diskusi IPI, 'Optimiskah Pelantikah Presiden Aman?' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2019)

Soal ancaman teror, menurut Muradi juga relatif tesisir aparat dalam kira-kira tiga bulan terakhir.

Baginya, ini pertanda potensi bom dan teror relatif kecil.

"Dari sisi politik, konsolidasi politik juga sudah selesai. Gerindra, Dekokrat, dan PAN yang sebelumnya berada di luar, kini sudah berangsur mesra dengan koalisi pendukung Jokowi - Maruf Amin," ujarnya.

Baca: Inul Daratista Melihat Sosok Jokowi dan Maruf Amin Pasangan yang Dinamis

Adapum sekarang, dikatakan Muradi, tinggal tersisa PKS yang masih tetap stabil berada di luar koalisi pemerintah

"Lagi pula, kalau ada target menggagalkan pelantikan, maka yang marah tidak hanya Polri, tapi TNI juga. Bahkan ini adalah hajatnya TNI. Maka saya berkeyakinan pelantikan aman lancar," pungkasnya.

Keamanan under control

Sehari jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, terpantau masih terkendali dan terkelola dengan baik.

"Keamanan jelang pelantikan masih under control dan terkelola secara baik. Kalaupun ada riak-riak kecil itu biasa dalam negara demokrasi, namun masih terukur. Kita berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Perbedaan pendapat adalah hal biasa namun ketika kita berhadapan dengan kepentingan nasional maka itu menjadi prioritas untuk kita sukseskan," kata Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto dalam pernyataannya kepada Tribunnews, Sabtu(19/10/2019).

Baca: Jelang Pelantikan Presiden 2019, Istana Siapkan Anggaran 1 Miliar untuk Sewa Mobil

"Kepentingan nasional berada di atas kepentingan pribadi atau golongan," ujarnya

Wawan mengatakan potensi mobilisasi massa masih ada namun diupayakan komunikasi yang baik kepada semua elemen yang ingin turun untuk mengganti di lain waktu sesudah tanggal 20 Oktober 2019 guna menjaga kekhidmatan pelantikan dan menghormati tamu.