TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas menilai susunan Kabinet Indonesia Maju yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo, Rabu (23/10/2019), bisa memenuhi ekspektasi daerah terutama dalam kaitannya untuk mengakselerasi kemajuan daerah.

”Jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju memberi harapan untuk akselerasi daerah, termasuk pemerataan ekonomi daerah,” ujar Anas dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).

Anas mengatakan, sistem yang telah dibangun Presiden Jokowi untuk mengakselerasi kemajuan daerah selama ini akan semakin tepat dijalankan oleh sosok-sosok menteri yang telah diumumkan pada hari ini.

”Apkasi akan segera menjalin koordinasi dengan sejumlah kementerian untuk merumuskan kolaborasi ke depan agar daerah semakin mendapat tempat dari perspektif Jakarta, seperti yang sudah berjalan selama ini. Banyak sosok menteri dari berbagai daerah juga diakomodasi, sehingga perspektif kementerian akan semakin Indonesia-sentris, bukan Jakarta-sentris,” ujar Anas.

Dari sisi pemerintah kabupaten, lanjut Anas, Apkasi menyambut hangat kehadiran Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri.

Pengalaman sebagai Kapolri dengan berbagai tantangan yang kompleks akan sangat membantu Tito dalam menjalankan tugas-tugas di Kementerian Dalam Negeri.

”Tugas-tugas pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas otonomi daerah akan bisa dijalankan oleh Pak Tito. Satu lagi tugas bagaimana mengefisienkan birokrasi sebagaimana diamanatkan Pak Jokowi, Pak Tito punya pengalaman mendorong reformasi di tubuh kepolisian,” ujar Anas yang juga Bupati Banyuwangi.

Dia menambahkan, seorang Mendagri ke depan tidak hanya butuh kecakapan soal pemerintahan dan pemerintahan daerah, tapi juga cekatan dalam merespons tantangan sosial dan keamanan, misalnya masalah radikalisme yang cukup menghangat beberapa tahun terakhir. Tantangan itu pula yang dihadapi daerah.

”Pak Tito saya kira semua orang sudah tahu bagaimana kompetensinya soal masalah sosial dan keamanan, termasuk upaya deradikalisasi. Ini sangat membantu daerah dalam menciptakan situasi yang kondusif, termasuk menjalankan program deradikalisasi di seluruh pelosok daerah,” papar Anas.

Terkait pelayanan publik yang dijalankan pemerintah kabupaten, Anas juga mengapresiasi penunjukan Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tjahjo yang sebelumnya menjadi Mendagri mampu memfasilitasi berbagai pengembangan inovasi daerah.

”Selama menjadi Mendagri, Pak Tjahjo responsif dengan inovasi daerah. Bahkan, hanya beberapa hari sebelum berakhir tugas sebagai Mendagri, beliau masih intens komunikasi, termasuk terakhir ada rapat antara Apkasi dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri,” ujar Anas. (*)