TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, peluang Partai Demokrat mendapatkan jatah kursi menteri dari pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin sangat tipis.

Adi menilai, sudah ada upaya dari Demokrat lewat Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjalin komunikasi dengan bertemu Jokowi pada Kamis 10 Oktober lalu.

Namun, menurut dia, Demokrat tetap punya ganjalan, yakni kemungkinan tidak ada restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang selama ini disinyalir punya hubungan kurang harmonis dengan SBY.

"Hubungan SBY dan Megawati tidak pernah harmonis. Kedua tokoh ini sulit untuk disatukan sehingga ini mungkin menjadi ganjalan bagi Demokrat untuk mendapatkan jatah menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf," ujar Adi saat dihubungi, Selasa (22/10/2019).

Baca: Daftar 15 Calon Menteri dari Parpol di Kabinet Baru Jokowi: Tak Ada Nama dari PAN dan Demokrat

Konflik di antara Megawati dan SBY berawal dari niat SBY maju Pilpres 2004.

Saat itu, Megawati menjabat sebagai presiden. Sementara itu, SBY menjabat Menko Polhukam.

Singkat cerita, SBY pun mundur sebagai menteri kemudian mendeklarasikan Partai Demokrat.

SBY kemudian maju sebagai capres bersama Jusuf Kalla lalu memenangi Pilpres 2004.

Saat itu, pasangan SBY-JK mengalahkan Megawati sebagai petahana yang berpasangan dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi.

Menurut Adi, Demokrat harus menegaskan posisinya kembali supaya raihan suara partai tersebut kembali naik.

Suara Demokrat pada Pemilu 2019 hanya 7,77 persen di peringkat ke tujuh.

Agar suara Demokrat naik, menurut dia, SBY harus menjadi oposisi yang kritis bagi pemerintah.

Baca: Surya Paloh: Kalau Tidak Ada yang Jadi Oposisi, Selesailah Demokrasi

Bila SBY dan Demokrat menjadi oposisi yang kritis, itu akan membuat Demokrat kembali kuat sehingga memudahkan jalan bagi anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi capres pada tahun 2024.

"Demokrat bisa bermitra dengan PKS dan mungkin PAN dari luar pemerintah. Jika memilih oposisi, ada dampak positif bagi Demokrat untuk bisa menampung aspirasi masyarakat sekaligus mendapatkan suara pemilih untuk 2024," ucap Adi.

Sejak Senin (21/10/2019) sampai hari ini, Jokowi secara bergantian memanggil nama-nama calon menteri.

Ada sejumlah nama dari kalangan profesional dan nama dari partai politik. Namun, sejauh ini belum ada nama dari Demokrat yang dipanggil Jokowi ke istana sebagai calon menteri.

Tanggapan Ibas

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas ikut berkomentar terkait proses pemilihan menteri pada Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo.

Ibas mengatakan, Partai Demokrat hanya bisa menonton dan melihat proses pemilihan anggota Kabinet Kerja Jilid II.

"Kami menyerahkan penuh karena ini kan hak prerogatif presiden," ucap Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

"Tentu Partai Demokrat tidak dapat menilai lebih lanjut. Kami hanya memberi apresiasi, kami hanya menonton dan melihat," kata Ibas.

Ibas berharap, orang-orang yang terpilih menjadi menteri adalah orang yang berkompeten dan sesuai dengan visi dan misi Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.

"Semoga orang-orang yang dipilih adalah orang-orang kompeten yang sesuai visi misi Pak Presiden, dan tentu bisa membawa kemajuan terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan," ujarnya.

Ibas mengatakan, partainya akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi dan tetap mengkritisi jika ada program dan kebijakan pemerintah yang belum sesuai dengan aspirasi rakyat.

"Kami akan berlaku kritis ketika program atau kebijakan itu mungkin dirasakan belum sesuai dengan masyarakat. Yang penting negara adil adil dan sejahtera. Demokrat yang penting, yang sudah baik dilanjutkan yang belum baik diperbaiki," tuturnya.

Selanjutnya, Ibas mengatakan, Partai Demokrat belum menyampaikan sikap resmi partai apakah di dalam atau di luar pemerintah.

Menurut Ibas, akan ada waktu untuk menyampaikan sikap resmi partai.

"Saya tidak dalam konteks menentukan posisi. Saat ini kita akan mendengarkan lebih lanjut nanti pandangan dari Partai Demokrat," kata dia.

Sejumlah tokoh yang berlatar belakang partai politik bergantian datang ke Istana Kepresidenan. Hingga Selasa (22/10/2019) siang ada delapan tokoh parpol yang datang ke Istana Kepresidenan.

Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, politikus Nasdem yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, dan politikus Partai Golkar sekaligus mantan Menteri Sosial, Agus Gumiwang.

Selain itu, ada politikus Nasdem yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Plt Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, Wakil Bendaraha Umum PDI Perjuangan Julari Batubara, dan Ketua Umum Golkar yang juga mantan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Menteri, Ibas Sebut Partai Demokrat Hanya Bisa Menonton" DAN "Partai Demokrat Dinilai Terganjal Restu Megawati soal Calon Menteri".