TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) langsung mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo saat rapat paripurna, Kamis (24/10/2019).

Mantan Kapolri ini diminta menertibkan peraturan daerah, maupun peraturan kepala daerah yang saling tumpang tindih. Hal ini karena Jokowi merasa Indonesia saat ini terlalu banyak regulasi.

Bukan sekali dua kali, dalam beberapa kesempatan, Jokowi memang kerap meminta menteri dan kepala daerah memangkas regulasi yang menghambat investasi maupun pelayanan kepada masyarakat.

"Mendagri tolong digarisbawahi, Perda, Pergub, Perbup, yang masih banyak sekali tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya," tegas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta seluruh jajaran menterinya untuk mengumpulkan aturan dan regulasi-regulasi yang menghambat pelayanan masyarakat lalu dipaparkan dalam rapat dua pekan ke depan.

Ingin Ubah Budaya

Jenderal (Purn) Pol Tito Karnavian ingin melakukan perubahan budaya di lingkungan Kemendagri saat dirinya ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri di Kabinet Indonesia Maju.

Perubahan budaya yang ingin ia bawa adalah menekankan bahwa pejabat serta aparatur sipil negara (ASN) merupakan pelayan publik.

Tito juga mengatakan perubahan budaya tersebut pernah ia lakukan saat pertama menjabat Kapolri, meskipun diakuinya tidak mudah.

“Saya ingin ada perubahan budaya terutama budaya yang menghalangi layanan publik dan mengubah budaya feodalistik. Tak mudah memang, saya juga pernah merasakannya saat menjabat Kapolri,” ungkap Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).

Ia pun membandingkan perbedaan antara di Polri dan Kemendagri.

“Di Polri kami mengubah budaya pada lingkup lebih luas dan lebih banyak orang yaitu sampai 450 ribu, di Kemendagri lebih kecil, tapi kami juga harus melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah, itu bedanya,” jelas Tito.

Ia menjelaskan bahwa di Kemendagri berbeda dengan Polri. Sebagai Mendagri Tito harus melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah namun dengan batasan-batasan sesuai regulasi otonomi daerah.

“Kami ingin mengubah mindset pemda jangan jadi penguasa tapi sebagai pelayan masyarakat, itu yang susah,” lanjutnya.

Baca : Besok 25 Oktober CPNS 2019 Buka di sscasn.bkn.go.id, Ini Tahapan & Peryaratan, 40 Tahun Bisa Daftar

Baca : Tak Kunjung Ditelepon Jadi Menteri Apa, Luhut Ternyata Sempat Protes, Begini Jawaban Enteng Praktino

Sebagai Mendagri baru, Tito mengaku akan melanjutkan program Mendagri sebelumnya sebagai langkah jangka pendek sembari mengenal lebih dekat dan menjalin hubungan lebih dekat dengan pejabat serta aparatur sipil negara di lingkungan Mendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

“Bagi saya kerjakan saja dulu yang sudah dijalankan, sembari saya mengenal secara formal apa saja yang perlu dilakukan. Serta membangun hubungan personal dengan rekan-rekan di Kemendagri. Hubungan personal bisa menembus perbedaan-perbedaan yang formal,” pungkasnya.