TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju tidak saling debat di luar rapat.

Pengamat politik Sebastian Salang menilai tepat imbauan Jokowi kepada para pembantunya itu dalam sidang perdana Kabinet Indonesia Maju.

"Pesan itu penting agar tidak mengulangi hal serupa seperti pada periode sebelumnya," ujar Direktur Diksi Indonesia ini kepada Tribunnews.com, Kamis (24/10/2019).

Perbedaan pendapat atau sikap terhadap suatu permasalahan antarmenteri menurut dia, harus dibicarakan dan diselesaikan secara internal. Tidak boleh perbedaan tersebut sampai ke ruang publik.

"Sebab hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian atau menimbulkan kontroversi di publik," tegas Sebastian Salang.

Pesan Jokowi tersebut, kata dia, harus menjadi SOP dalam proses desain komunikasi pemerintah di periode kedua ini.

Baca: Mahfud MD Pelajari Struktur dan Permasalahan di Kemenko Polhukam

Sebab belajar dari pengalaman selama ini, dia menilai, komunikasi politik pemerintah terkesan tidak terkoordinasi.

Bahkan antara pejabat dengan pejabat lainnya sering bertentangan atau bertolak belakang. Akibatnya terjadi kegaduhan di ruang publik.

"Penataan kembali pola komunikasi publik pemerintahan sekarang merupakan pekerjaan rumah (PR) penting di awal pemerintahan ini," tegasnya.

Pesan Jokowi: Para Menteri Tidak Saling Serang di Luar Rapat

Didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden Jokowi membuka sidang kabinet paripurna perdana, Kamis (24/10/2019) di Istana Merdeka.

Dalam sidang, Jokowi mengingatkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju tidak saling debat di luar rapat.

"Kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi," tegas Jokowi.

Jokowi menuturkan menteri boleh berdebat jika masih di dalam rapat.

Dia juga bersedia mendengarkan debat dan keluhan para pembantunya itu.

Namun ketika keputusan telah diambil dalam rapat, semua keputusan itu harus dijalankan dengan segala risikonya.

Sementara itu jika ada perubahan dan kondisi-kondisi tertentu harus dibahas lagi di dalam rapat internal maupun rapat terbatas.

Terakhir, Jokowi meminta para menteri tidak lagi mengedepankan ego masing-masing.

Apalagi sampai ada menteri yang menolak hadir dalam rapat yang diadakan di menteri koordinator.

"Ada yang seperti ini. Saya juga baru dengar. Bagaimana kita bisa mengkonsoloidasi, koordinasi, diundang rapat oleh menko tidak pernah hadir. Hal seperti ini yang harus saya garisbawahi," imbuh Jokowi.

‎Di atas podium kecil, Presiden Jokowi memberikan arahan pada jajaran kabinetnya yang duduk di meja panjang.

"Kita Kerja tim, bukan kerja menteri per menteri, bukan kerja sektoral. Ini membangun sebuah negara besar, gak mungkin menteri berjalan sendiri-sendiri," tutur Jokowi.

"Goal besar pekerjaan kita adalah cipta lapangan kerja. Karena ini yang dibutuhkan dan diinginkan masyatakat," tegasnya lagi.

Jokowi juga mengingatkan jangan sampai ada Provinsi Kabupaten/Kota yang tidak mengerti masalah ini.

Setiap hal yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja harus diberikan ruang sebaik-baiknya, diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

"Saya selalu sampaikan kalau ada industri yang berorientasi ekspor atau industri yang ingin memproduksi barang-barang subsitusi impor, itu gak usah lama-lama, gak usah mikir, tanda tangani saja," tambah Jokowi.

Tidak hanya memberikan arahan, di rapat ini bakal dibahas pula soal anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

"Sidang paripurna pertama pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Terutama yang akan kita kerjakan, kerja-kerja besar yang akan kita lakukan dalam lima tahun ke depan," tutur Presiden Jokowi.

Dia kembali menegaskan tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden.

Jokowi menyinggung ini karena lima tahun lalu, dia mendapati masih ada menteri di Kabinet Kerja yang belum paham.

"Jadi setiap rapat, baik paripurna, ratas, rapat internal itu ada sebuah payung hukum. Kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi," ungkapnya.

"Silahkan ramainya di dalam rapat. Mau debat silakan, saya dengarkan. Tapi kalau sudah diputuskan dengan segala risiko harus kita laksanakan," katanya.

"Kalau ada perubahan dan kondisi tertentu marilah kita tarik lagi dalam rapat internal atau ratas," tambah Jokowi.(*)