TRIBUNNEWS.COM - Pengangkatan Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju menuai pro kontra.

Bekas lawan Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 tersebut disinyalir akan menguntungkan kebijakan pemerintah, sekaligus menjadi bumerang. 

Prabowo Subianto, yang telah menjadi lawan politik Jokowi sejak 2014, kerap kali mengeluarkan kata-kata yang kontroversial. 

Prabowo pernah mencurigai penyelenggaraan pemilu 2019 dilaksanakan dengan kecurangan yang terstrukstur, sistematis, dan masif.

Baca: Pernah Ramal Prabowo Subianto Jadi Menteri dan Kenyataan, Politisi PDIP: Sudah Terhormat bagi Dia

Baca: Salam Hormat Menteri Prabowo Dibanggakan Arief Poyuono, Komentar Adian Napitupulu Mengundang Tawa

Ada pula pernyataan bahwa Indonesia akan bubar di tahun 2030, dan pernyataan jika Prabowo dan Sandiaga Uno tidak memenangkan pemilihan Presiden 2019, maka negara akan punah. 

Terlepas dari semua kontroversi yang pernah Prabowo ungkap dan lakukan ketika menjadi rival Jokowi di pemilihan Presiden, Prabowo sekarang menjadi orang yang dipercaya Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertahanan di periode 2019-2024.

Dikutip dari tayangan Kompas TV, alasan Prabowo bersedia menjadi Menteri Pertahanan adalah ia diminta oleh Jokowi untuk memperkuat kabinet, terlebih untuk memperkuat urusan pertahanan.

"Kami diminta untuk memperkuat kabinet , dan Partai Gerindra jika diminta, kami siap membantu," ucap Prabowo saat konferensi pers di Istana Negara (21/10/2019). 

Pembahasan mengenai Prabowo dipilih menjadi Menteri Pertahanan juga dibahas dalam acara Mata Najwa, Rabu (24/10/2019). 

Dalam pembahasan tersebut, masalah terkait Prabowo dipilih Jokowi menjadi menteri tidak mengagetkan. 

Usman Hamid, selaku Direktur Amnesty International Indonesia, dalam acara tersebut tidak kaget jika Prabowo menjadi Menteri.  

Dia mengatakan di Pilgub DKI, PDIP dan Gerindra bersatu untuk memenangkan Jokowi, menurut literatur hanya menjelaskan dua kemungkinan, semuanya dikendalikan oleh oligarki, yaitu sekelompok orang yang memiliki kontrol di suatu partai atau kartel politik.

Usman Hamid pun menuturkan jika terpilihnya Prabowo karena penggaruh oligarki, karena adanya pengaruh sekelompok orang yang memiliki kontrol di suatu partai.

Adian Napitupulu, seorang politikus dari partai PDIP juga menanggapi terpilihnya Prabowo menjadi Menteri di era Jokowi.