Kalangan Nahdlatul Ulama misalnya, sudah menyuarakan protes karena merasa tak ada perwakilannya di kabinet.

Sementara itu, dari partai politik, yang masuk ke kabinet saat ini hanya ada parpol pemilik kursi di DPR.

Padahal, ada lima parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang tak lolos ke Senayan, yakni Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Bahkan, Partai Persatuan Pembangunan yang sudah mendapat jatah satu menteri belum puas.

Meski mengaku bersyukur, Sekjen PPP Arsul Sani tak ragu untuk meminta jatah kursi wakil menteri kepada Jokowi.

Arsul mengatakan, partainya punya kader yang cocok dan mumpuni untuk duduk di kursi tersebut.

"Paling-paling kalau teman-teman di PPP kemudian ingin, wah kok cuma dapet satu (kursi), ya saya bilang kita mohon lagilah. Minta lagi sama Pak Jokowi kalau ada posisi wamen ya dibagi juga," ujar Arsul.

Jika boleh berharap, PPP ingin mendapat kursi wakil menteri agama. Pada kabinet kerja lalu, kursi menteri agama memang diisi oleh Lukman Hakim Saifuddin, kader dari partai berlambang ka'bah itu.

Namun, di kabinet saat ini Jokowi justru memilih Purnawirawan Jenderal TNI Fachrul Razi sebagai menteri agama.

"Barangkali kalau Pak Jokowi berbaik hati nanti diberi wakil menteri agama kalau memang ada wakil menteri dan di situ juga ada ya kita berterima kasih," ucap Arsul.

Bagi-bagi jabatan

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai wajar jika pengadaan posisi wakil menteri (wamen) di sejumlah kementerian Kabinet Indonesia Maju dianggap sebagai ajang bagi-bagi jabatan untuk parpol pengusung, pendukung, dan tim sukses Jokowi-Maruf.

“Kalau kemudian ada persepsi bagi-bagi jabatan ya wajar saja," kata Hendri saat dihubungi, Kamis (24/10/2019) malam.

Hendri melihat, posisi wakil menteri sejak dulu sebetulnya banyak diperuntukkan untuk PNS karier.