TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantikan 12 wakil menteri untuk Kabinet Indonesia Maju, Jumat (25/10/2019). 

Dari 12 wakil menteri itu terdapat lima wakil menteri dari parpol, yakni Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo ( PDIP), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra (PSI), Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (PPP). 

Lalu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuanga (Golkar) dan Wakil Menteri Pariwista dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo (Partai Perindo). 

Wakil menteri dari parpol PSI dan Perindo menambah daftar parpol yang mendapat jatah kursi di kabinet. 

Sebelumnya, PDIP, NasDem, PKB, Golkar, Gerindra dan PPP telah mendapatkan jatah menteri di kabinet. 

Dengan adanya pelantikan wakil menteri hanya tiga parpol pengusung/pendukung Jokowi-Maruf yang tidak mendapatkan kursi di kabinet. 

Tiga parpol itu yakni Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 

Baca: Berikut Gaji dan Fasilitas yang Diterima Wakil Menteri Menurut Peraturan Menkeu

Sikap Partai Hanura

Lantas bagaimana reaksi Partai Hanura, PBB dan PKPI atas tidak adanya wakil dari partai mereka di kabinet? 

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Gede Pasek Suardika menyatakan terdapat sejumlah penyebab mengapa partainya tidak mendapat kursi di kabinet. 

Pertama, kata Pasek, Hanura mengambil posisi tidak merengek-rengek ataupun mengancam terkait penyusunan kabinet.

"Karena memang (Hanura) mencoba menyerahkan kepada Presiden Jokowi di dalam memilih yang terbaik," ujar Pasek dalam tayangan video YouTube di akun Astiti Pratiwi, Jumat (25/10/2019). 

Pasek mengakui, Hanura sebenarnya telah menyodorkan nama calon menteri kepada Jokowi. 

Kedua, tidak lolosnya Hanura ke DPR karena adanya parliamentary threshold (ambang batas parlemen) menyebabkan posisi Hanura dipandang sebelah mata oleh beberapa orang yang ada dalam kekuasaan.