TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jabatan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju yang mencapai 12 kursi menjadi sorotan.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai banyaknya wamen tidak lagi sejalan dengan efesiensi struktur pemerintahan seperti yang selama ini tekad Presiden Jokowi sejak periode pertama pemerintahannya.

"Ini tidak lagi sejalan dengan efesiensi struktur pemerintahan. Di periode pertama, hanya tiga wamen untuk tiga kementerian yang diperbolehkan. Selain itu 20 lembaga negara yang dibubarkan presiden demi alasan efesiensi pemerintahan. Tapi dengan banyaknya pembentukan wamen seperti saat ini, rasanya mengefesienkan pemerintahan itu bukan lagi bagian dari visi pak Jokowi," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Minggu (27/10/2019).

Selain itu dia melihat, beberapa pos kementerian tidak tepat diisi wamen.

Baca: Finalis Putri Pariwisata 2016 Berstatus Pelajar, Tisu Bekas Jadi Barang Bukti, Begini Faktanya

Dia menduga, model rekrutmen wamen terlihat dilakukan secara sepihak oleh presiden.

"Kurang jelas apa kriteria satu kementerian mendapatkan wamen. Tidak jelas benar, sejauh apa menteri terkait dilibatkan oleh presiden dalam hal menentukan perlu tidaknya wamen bagi kementerian yang dipimpinnya dan siapa kiranya menteri yang layak untuk menempati posisi itu," jelas Ray Rangkuti.

Jika melihat komposisi wamen dan personel wamennya, Ray menilai, itu hanya bagian dari bagi-bagi posisi politik bagi para pendukung formal presiden pada pilpres yang lalu.

"Dibuat untuk mengakomodir pendukung yang belum mendapatkan posisi di pemerintahan. Setidaknya ada jabatan yang sekarang seperti respons atas protes pendukung yang belum diakomodir dalam kabinet," kata Ray Rangkuti.

Lima posisi wamen yang diraih parpol, menurut dia, juga memberi sinyal kuat itu.

Ray Rangkuti menduga politik akomodasi bagi para pendukungnya tidak akan berhenti pada level wamen.

Paling tidak masih ada tiga parpol koalisi yakni PKPI, PKB dan Hanura yang belum memperoleh kursi Wamen.

Jokowi dinilai masih akan melakukan bagi-bagi kursi non-kabinet kepada rekan koalisinya yang belum terakomodir.

"Sekalipun begitu, saya tidak terlalu yakin akomodasi kekuasaan ini bagi para pendukung akan berhenti sampai di sini. Sebab, setidaknya masih ada 3 partai yang sama sekali belum mendapatkan posisi, PKPI, PKB dan Hanura," jelasnya.

Tak Terjadi Miskomunikasi