Surya Tjandra Jadi Wakil Menteri Bantu Sofyan Djalil, PSI: Kami Enggak Pusing Dianggap Tak Layak
PSI merasa Surya Tjandra memang kompeten dan berprestasi untuk dipilih Jokowi jadi wakil menteri bantu Sofyan Djalil.
Penulis: Ifa Nabila
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Terlebih sejak awal mereka sudah konsisten memang fokus untuk mendukung Jokowi.
"Jadi buat kami ya enggak terlalu memusingkanlah bahwa PSI dianggap tidak pantas atau lain-lain," tuturnya.
"Karena bisa dilihat, PSI juga sangat konsisten mendukung Pak Jokowi selama kampanye kemarin."
Baca: Kondisi Terkini Santri yang Pernah Viral karena Sebut Prabowo Menteri; Sepeda dari Jokowi Digadai
Dara Nasution menganggap pilihan Jokowi kepada Surya Tjandra memang sudah tepat mengingat Surya memang mumpuni menduduki posisi tersebut.
"Jadi ibarat rezeki nomplok tapi juga merasa bahwa layak, begitu ya?" tanya pembawa acara.
"Ya, karena kan kader yang akhirnya terpilih juga Bro Surya Tjandra juga memiliki rekam jejak yang tidak main-main gitu," jawab Dara Nasution.
"Beliau adalah aktivis sekaligus akademisi PhD dari Belanda gitu, yang memang sudah turun ke masyarakat sejak lama."
"Jadi ini bukan tentang soal kekuasaan, tapi juga soal profesionalitas."
Melihat sepak terjang Surya Tjandra, Dara Nasution menganggap PSI tak bisa dipandang sebelah mata lantaran di dalamnya terdapat kalangan profesional.
"Jadi kami sih merasa tidak ada lagi dikotomi antara profesionalisme dan partai, karena toh ada kader-kader terbaik di partai yang juga seorang profesional," pungkasnya.
Berikut video lengkapnya (dari menit awal):
Baca: Menko PMK: Lima tahun Kedua, Pemerintah Alihkan Pembangunan Infrastruktur ke Sumber Daya Manusia
Diberitakan sebelumnya oleh Kompas.com, Jumat (25/10/2019), Surya Tjandra resmi menjabat sebagai wakil menteri.
Hal itu diungkapkan Surya Tjandra di Istana Kepresidenan, Jakarta setelah menghadap Jokowi, Jumat (25/10/2019).
"Saya diminta untuk membantu Menteri ATR dan Kepala BPN, Pak Sofyan Djalil," ungkap Surya Tjandra.
Saat bertemu Surya Tjandra, Jokowi memintanya untuk membantu menangani masalah regulasi yang tumpang tindih serta konflik agraria.
"Pemerintah sangat ingin menyelesaikan sesegera mungkin aneka masalah terkait tumpang tindih dan konflik agraria," tuturnya.
"Masyarakat yang tinggal di dalam hutan, kewenangan timpang tindih, dan segala macam." (Tribunnews.com/Ifa Nabila)