Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

6 Jenderal TNI yang Pernah Dilarang Masuk Amerika Serikat, Termasuk Prabowo Subianto dan Wiranto

Tak hanya Prabowo Subianto, ada nama Jenderal TNI lain yang ternyata masuk daftar hitam Amerika Serikat (AS).

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Fathul Amanah
zoom-in 6 Jenderal TNI yang Pernah Dilarang Masuk Amerika Serikat, Termasuk Prabowo Subianto dan Wiranto
Tribunnews/JEPRIMA
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat tiba di gedung Kementrian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). Kedatangan Prabowo dalam rangka serah terima jabatan Menteri Pertahanan yang disambut upacara militer. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM - Tak hanya Prabowo Subianto, ada nama Jenderal TNI lain yang ternyata masuk daftar hitam Amerika Serikat (AS).

Nama Prabowo Subianto dikabarkan telah dicabut dari daftar hitam Amerika, Selasa (29/10/2019).

Hal ini diungkapkan oleh adik Prabowo, pengusaha Hashim Djojohadikusumo.

Selain Prabowo ada beberapa jenderal lain yang pernah dilarang masuk AS, yakni:

1. Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Syamsudin

2. Jenderal TNI (Purn) Wiranto

3. Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo

Berita Rekomendasi

4. Letnan Jenderal TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim

5. Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo

Larangan tersebut kebanyakan berkaitan dengan masalah HAM.

Baca: Prabowo Subianto Sudah Dikeluarkan dari Daftar Hitam Amerika Serikat

Baca: Kisah Prabowo Selama 20 Tahun Ditolak Masuk AS, Anak Wisuda Sampai Soal Penggulingan Soeharto

Berikut profil Jenderal TNI yang dilarang masuk ke Amerika Serikat:

- Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo

Dilansir Tribun-Medan.com, Gatot sudah mengurus visa untuk keberangkatannya ke Amerika Serikat pada Oktober 2017.

Namun, Gatot Nurmantyo ditolak saat akan berangkat ke Negeri Paman Sam tersebut.

Berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng Banten, penerbangan Gatot bersama istri semula direncanakan menggunakan maskapai Emirates.

Keperluan Gatot dan Istri berangkat ke AS atas permintaaan Otoritas Keamaan Dalam Negeri AS untuk menghadiri sebuah acara konferensi dan memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F Durford JR, di Washington AS.

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo hadir dalam pemakaman jenazah putera pertama Hatta Ali, di tempat TPU Karet Bivak, Jakarta, pada Sabtu siang (22/6/2019).
Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo hadir dalam pemakaman jenazah putera pertama Hatta Ali, di tempat TPU Karet Bivak, Jakarta, pada Sabtu siang (22/6/2019). (Rina Ayu/Tribunnews.com)

- Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Dilansir Kompas.com, mengutip sebuah laporan harian New York Times mengungkapkan tahun 2000, Departemen Luar Negeri AS menolak visa Prabowo Subianto yang pangkat terakhirnya di militer adalah letnan jenderal.

Keberangkatan Prabowo kala itu adalah untuk menghadiri wisuda anaknya di Boston.

Pihak AS tidak pernah menjelaskan mengapa permohonan visa Prabowo ditolak.

Prabowo Subianto mengatakan kepada Reuters  pada 2012, ia masih di tolak untuk mendapatkan visa AS.

Penolakan tersebut dilandasi tuduhan Prabowo terkait dengan kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan Soeharto.

Namun, tuduhan tersebut dibantah Prabowo.

Baca: Demi Bangsa, Alasan Prabowo Terima Kursi Menhan Setelah Gagal Jadi Presiden, Najwa Shihab: Saya Ragu

- Jenderal TNI (Purn) Wiranto

Diwartakan bbc.com, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto pernah ditolak masuk Amerika lantaran diduga terkait pelanggaran HAM di Timor Timur yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas pada 1999.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kabinet Kerja Jokowi tersebut diisukan ikut andil di kerusuhan 1998.

Ditambah tuduhan kejahatan perang oleh pengadilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Menkopolhukam periode 2014-2019, Wiranto terlihat hadir di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).
Menkopolhukam periode 2014-2019, Wiranto terlihat hadir di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). (Fransiskus Adhiyuda)

 Baca: Sertijab Menteri, Harapan Wiranto untuk Mahfud MD, Haru Biru Susi Pudjiastuti

- Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Syamsudin

Dilansir bbc.com, Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Syamsudin merupakan bagian dari rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Waktu itu, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian Pertahanan.

Rombongan tersebut berniat menghadiri pertemuan Kelompok G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat pada Oktober 2009.

Larangan Sjafrie Syamsudin masuk ke Amerika Serikat diduga karena terlibat peristiwa Mei 1998, ketika menjabat sebagai Pangdam Jaya.

Dia dituding melakukan pembiaran atau terlibat aktif di kerusuhan berbau rasial itu. 

Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Syamsudin (kanan) bersama Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Young Sun dan Direktur Utama PTDI Budi Santoso (kiri) meninjau monitor kerja di dalam pesawat CN235-110 KCG 4 Maritime Patrol Aircraft (MPA) pesanan Badan Penjaga Pantai Korea Selatan atau Korea Coast Guard (KCG) yang akan diterbangkan ke Gimpo Korea Selatan seusai serah terima di Hanggar Fixed Wing PT DI KP II, Kota Bandung, Jumat (9/3). Pesawat ini merupakan pesawat ke empat (terakhir) yang dikirimkan PT Dirgantara Indonesia untuk diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Korea Selatan dengan total nilai kontrak untuk empat pesawat KCG itu mencapai 94,5 juta dolar AS. Dengan penyerahan pesawat KCG keempat tersebut sekaligus melengkapi sebanyak 12 pesawat CN235 yang dibeli Pemerintah Korea Selatan dari PT DI.
Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Syamsudin (kanan) bersama Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Young Sun dan Direktur Utama PTDI Budi Santoso (kiri) meninjau monitor kerja di dalam pesawat CN235-110 KCG 4 Maritime Patrol Aircraft (MPA) pesanan Badan Penjaga Pantai Korea Selatan atau Korea Coast Guard (KCG) yang akan diterbangkan ke Gimpo Korea Selatan seusai serah terima di Hanggar Fixed Wing PT DI KP II, Kota Bandung, Jumat (9/3). Pesawat ini merupakan pesawat ke empat (terakhir) yang dikirimkan PT Dirgantara Indonesia untuk diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Korea Selatan dengan total nilai kontrak untuk empat pesawat KCG itu mencapai 94,5 juta dolar AS. Dengan penyerahan pesawat KCG keempat tersebut sekaligus melengkapi sebanyak 12 pesawat CN235 yang dibeli Pemerintah Korea Selatan dari PT DI. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

 - Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo

Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo, saat jumpa pers terkait pelaksanaan Pilkada Serentak di Jakarta Pusat, Rabu (9/12/2015). Demokrat menilai secara umum pelaksaan Pilkada serentak berlangsung aman dan lancar namun masih ditemukan tindak kecurangan yang dilakukan pasangan calon. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo, saat jumpa pers terkait pelaksanaan Pilkada Serentak di Jakarta Pusat, Rabu (9/12/2015). Demokrat menilai secara umum pelaksaan Pilkada serentak berlangsung aman dan lancar namun masih ditemukan tindak kecurangan yang dilakukan pasangan calon. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Diwartakan bbc.com, Pramono juga dilarang masuk ke Amerika Serikat ketika akan berangkat menghadiri G-20, Oktober 2009.

Pramono diduga terlibat pelanggaran HAM di Timor Timur 1999.

Waktu itu dia menjabat sebagai Komandan Grup Kopassus yang bertugas di Timor Timur.

Baca: Ani Yudhoyono Divonis Kanker Darah, sang Adik, Pramono Edhie Wibowo Donorkan Sumsum Tulang Belakang

- Letnan Jenderal TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim

Mantan Kepala Badan Intelijen ABRI, Mayjend TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim (kiri, bertopi)
Mantan Kepala Badan Intelijen ABRI, Mayjend TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim (kiri, bertopi) (Tribunnews.com/Vincentius Jyestha)

Diberitakan bbc.com, Zacky Anwar Makarim diduga melakukan pelarangan terkait pelanggaran HAM di Timor Timur.

Saat kerusuhan HAM di Timor Timur terjadi, Zacky berpangkat Mayor Jenderal

Zacky pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen ABRI 1997-1999.

Dia juga pernah menduduki Asisten Intelijen KSAD 1996-1997, dan Kepala Satgas Pantia Penentuan Pendapat Timor Timur. (*)

 (Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas