Masalah-masalah tersebut mendapatkan perhatian dari Governmnet Organization (NGO), Inggris, Australia, dan media-media.

Menurutnya, kunjungan Jokowi ke Papua mempunyai kepentingan untuk menunjukkan kepada Dunia Internasional bahwa Jokowi telah mengontrol keadaan ekonomi, keadilan sosial, dan keamanan di Papua.

Namun kunjungan dan pembangunan saja tidak cukup untuk meyakinkan Dunia Internasional.

Baca: Kunjungan ke Papua, Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Youtefa di Jayapura

"Internalisasi masalah di Papua dilakukan secara masif, sistematis, dan berkelanjutan oleh aktor-aktor yang begitu banyak," kata Aleksius.

Banyaknya negara-negara lain yang bersimpati dengan masalah di Papua menyudutkan posisi Indonesia di Dunia Internasional.

"Indonesia adalah anggota HAM di PBB, kalau Indonesia melanggar HAM akan menyudutkan diplomasi," kata Aleksius.

Aparat keamanan negara merupakan simbol negara, jika aparat melakukan hal yang represif akan di sorot dunia.

Di periode kedua ini Jokowi harus mengkoordinasi jajaran-jajaran dibawahnya.

Baca: Presiden Jokowi Senang Peresmian Jembatan Youtefa Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda

Tugas menyetabilkan keadaan di Papua bukan hanya tugas Presiden, petinggi-petinggi, Rohaniawan, dan NGO di Papua juga harus ikut berbicara dalam mengontrol keadaan di Papua karena pengaruhnya lebih besar.

Tindakan penegakan hukum memang merupakan hak negara, namun dalam melakukan penegakan hokum, negara juga harus mencegah adanya tindakan yang berpotensi menuju ke arah kekerasan.

(Tribunnews.com/Rica Agustina)