TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan hubungan antara deradikalisasi dengan persoalan agama, sehingga menuai komentar Fadli Zon. 

Sebelumnya Mahfud menyampaikan visi negara tentang deradikalisasi yang akan dioperasionalkan pemerintah 5 tahun ke depan.

Hal ini bertujuan untuk menjamin jalannya pemerintahan secara baik dalam rangka menuju kemakmuran sesuai dengan tujuan negara.

Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TVONE, Selasa (29/10/2019) itu, Mahfud juga mengklarifikasi kabar miring akan dirinya yang melarang menyebut kata 'kafir'.

Ia menginformasikan hal tersebut adalah hoaks dan pelintiran media.

Baca: ILC Malam Ini, Tema Kabinet Indonesia Maju: yang Menangis & yang Tertawa, Live Streaming TVOne

"Saya tidak pernah melarang orang mengatakan 'kafir'. Saya bilang jangan 'takfiri'. 'Takfiri' itu suka mengafirkan orang yang berbeda," ungkapnya.

Mahfud menjelaskan dengan mengambil beberapa ayat Quran (dalil) dan analogi.

Menurutnya, hubungan deradikalisasi dengan persoalan agama sering disalahfahami masyarakat.

Mahfud juga melarang orang yang suka mengafirkan orang lain, sehingga akan menimbulkan permusuhan.

Hal tersebut merupakan bagian dari visi pemerintahan tentang hubungan agama, negara, dan Alquran.

Baca: Ali Mochtar Ngabalin: Saya di ILC untuk Berjaga-jaga Kalau Ada Narasi yang Menyudutkan Pemerintah

"Sekarang muncul kaum-kaum takfiri yang selalu ingin mengafirkan orang. Itulah yang disebut radikal. Tapi jangan salah faham, kalau katakan radikal seakan-akan kita menuduh orang Islam radikal. Tidak, orang Islam justru tidak radikal di Indoensia," ungkap Menko Polhukam.

Pihaknya juga menambahkan, pemerintah tidak pernah mengatakan orang Islam radikal.

Namun, menurutnya pasti terdapat orang Islam yang melakukan gerakan radikal.

Kegiatan tersebut sudah banyak melalui lembaga pendidikan.

Dirinya memberikan permisalan, "Kalau ada orang membawa patung burung Garuda 'Hey, itu kafir karena yang ditumpas oleh nabi itu berhala', 'Hey, kamu jalan nggak boleh lewat jalan sini. Harusnya itu perempuan dan sana laki-laki, itu kafir'. Itu kaum takfiri dan itu yang radikal. Menyalah-nyalahkan orang, cara agama, sehingga dibenturkan dengan orang beragama lain, dibenturkan dengan tradisi yang sudah ada," pungkasnya.

Baca: Fadli Zon Mendukung Penuh Prabowo Subianto Jadi Menhan, Cocok Katanya!

Iya juga sepintas menegaskan khilafah di dalam agama Islam itu ada.

Namun, tidak ada di dalam Islam mengenai ajaran sistem khilafah.

"Saya mau ikut kalau ada sistem khilafah. Tapi percayalah tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas, tidak ada yang dicontohkan oleh Alquran, tidak ada yang dicontohkan oleh nabi," tegasnya.

Penjelasan Mahfud tersebut menuai sindiran dari Fadli Zon.

Fadli menyebut pemaparan Mahfud MD sebagai MenkoPolhukam berasa seperti Menteri Agama. 

"Menko Polhukam Tapi Rasa Menteri Agama," kata Fadli Zon. 

Fadli menolak visi utama negara tentang deradikalisasi.

Baca: Terjawab Sudah, Mengapa Fadli Zon Tak Dipanggil Jokowi Ke Istana, Prabowo Beberkan Penjelasan

Ia mengimbau agar pemerintah Indonesia tidak terjebak isu radikalisme sebagai itu utama.

Menurutnya hal tersebut akan membuat kabinet ini menjadi Kabinet Indonesia Mundur.

"Kita harus mendiagnosa dengan baik apa yang sekarang menjadi tantangan-tantangan Indonesia ke depan. Terutama di bidang ekonomi, persoalan ketenaga kerjaan, lapangan kerja, ketimpangan, kemiskinan, pertumbuhan yang ala kadarnya, termasuk perosalan yang dihadapi tentang stunting," tanggap Fadli.

Bagi Mantan Wakil Ketua DPR itu Indonesia harus mementingkan target terhadap sumber daya manusia dan ekonomi.

Alasannya karena menyangkut hajat hidup orang banyak atau masyarakat dengan jangka waktu yang pendek.

Sebab adanya faktor internal dan eksternal, juga perang dagang, dan faktor-faktor yang terjadi di dalam negeri itu sendiri.

"Saya kira ini yang harus menjadi jawaban 100 hari pertama dalam Kabinet Indonesia Maju ini. Bagaimana terjadi perubahan-perubahan khususnya di bidang ekonomi," tambahnya.

Fadli berharap pemerintah dapat menyelesaikannya sekarang dan memberi ruang gerak bagi kabinet pemerintahan sekarang.

"Seharusnya yang mendapat beban ini tidak boleh ketawa, karena beban ini luar biasa beratnya untuk dihadapi," tegasnya bahwa bidang ekonomi itu lebih penting dari isu radikalisasi.

Baca: Tanggapi Pernyataan Mahfud MD soal Radikalisme, Haikal Hassan: Fokus pada Ekonomi

Bukan euforia mendapatkan jabatan, namun ia ingin mereka yang telah diberikan amanah untuk jabatan di kementerian perlu betul-betul bekerja keras dan bekerja cerdas.

Sikap ini diambil agar dapat mencapai target-target sasaran sesuai apa yang diharapkan untuk masyarakat Indonesia.

Lantas, bagaimana dengan Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan bukan menteri ekonomi?

Ia menjawab mengenai persoalan ekonomi, Prabowo juga menyampaikan konsep-konsep dan pikiran-pikiran kepada Jokowi.

Fadli berbendapat, apabila Jokowi mendengarkan pikiran-pikiran dan konsep-konsep yang datang dari Prabowo akan menjadi salah stau alternatif dari terobosan untuk ekonomi lebih baik dan lebih maju. (*)

(Tribunnews.com/Nidaul'Urwatul Wutsqa)