Pemuda Pancasila Tandatangani MoU Dengan Kemenkop UKM dan BNPB
Dua lembaga negara menandatangani nota kesepahaman atau MoU kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila (PP).
Editor: Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua lembaga negara menandatangani nota kesepahaman atau MoU kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila (PP).
Penandatanganan MoU tersebut disaksikan Wakil Presiden Maruf Amin saat penutupan Musyawarah Besar (Mubes) X Pemuda Pancasila, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (28/10/2019) malam.
MoU pertama dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemuda Pancasila dalam bentuk pemberdayaan UKM.
Sekretaris Kemenkop dan UKM, Rully Indrawan mengatakan koperasi saat ini membutuhkan kerja sama dengan Pemuda Pancasila.
Baca: Komjen Idham: Kalau Saya Tidak Pakai Prinsip, Istri Saya Bisa Bintang 4 Setengah
Alasannya Ormas yang dipimpin Japto Soerjosoemarno tersebut dinilai memiliki basis massa hingga ke desa-desa.
“Upaya ini dilakukan untuk penguatan UKM di lingkungan NGO/ormas yang memiliki anggota hingga tingkat desa, dan Pemuda Pancasila menjadi salah satu ormas yang dilirik Kemenkop dan UKM," ujar Rully mewakili Kemenkop dan UKM saat penandatanganan MoU tersebut.
MoU kedua dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemuda Pancasila.
Sama halnya kerja sama yang terjalin dengan Kemenkop dan UKM, Pemuda Pancasila diwakili Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno pada saat penandatanganan MoU tersebut.
Baca: Deretan Alat Tulis yang Dianggarkan Fantastis, Penjelasan Anies Diposting di YouTube
BNPB yang merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian ini mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu.
Sekretaris Utama BNPB, Harmensyah, menjelaskan pihaknya juga melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan.
“Kami ingin melibatkan kader Pemuda Pancasila yang keberadaannya ada di seluruh Provinsi di Indonesia, bahkan sampai ke desa-desa,” kata Harmensyah mewakili BNPB dalam perjanjian kerjasama tersebut.
