TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana menyoroti sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang fantastis.

Di antaranya yang menjadi sorotan PSI ialah anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dalam anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta Lem Aibon sebesar Rp 82 Miliar.

Hal itu ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Ia mengatakan, sebelum diviralkan oleh PSI, Anies mengaku sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya yang menganggarkan kegiatan dengan anggaran janggal.

Menurut dia, kritikan dari PSI itu sebagai ajak pihaknya cari panggung sebagai anggota fraksi baru.

“Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta). Saya sudah bicara sebelumnya, dan kita review. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi,” ujar Anies ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Ia mengaku, tak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tak mau cari perhatian publik.

Anies tengah fokus memperbaiki sistem penginputan anggaran.

“Loh kalau saya itu bukan (untuk beratraksi, manggung). Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian. Jadi saya sering bicarakan. Orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, atau memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri. Itu tiga pilihan itu kalau bicara. Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah,” kata Anies.

Ia mengatakan, dirinya pun telah memanggil sejumlah dinas yang mengusulkan anggaran-anggaran yang dilihatnya masih janggal.

“Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu. Jadi anda sudah lihat forum (arahan Gub terkait KUA PPAS), cuman bedanya saya memang tidak umumkan,” tuturnya.

Baca: Aibon Viral, Anies Baswedan Pernah Tegur soal Bolpoin Rp 635 M, Stabilo Rp 3 M, dan Kertas Rp 213 M

Anggaran fantastis

PSI menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS. Mulai dari anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon.

Lalu, PSI juga menemukan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Setelah viral di media sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup website link rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pada website apbd.jakarta.go.id.

Padahal awalnya website itu bisa dibuka publik. Namun, sejak Selasa (29/10/2019) malam, website itu tidak bisa diakses kembali. (Kompas.com/Cynthia Lova)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Disorot PSI Soal Anggaran yang Janggal, Anies: Orang Baru, Ini Kesempatan untuk Manggung"