Menurut dia, bahkan kerap ada surat yang terlawat karena birokrasi yang berjenjang.

Dalam pidatonya saat acara pelantikan sebagai presiden pada 20 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan keberadaan eselon I sampai IV di kementerian dan lembaga terlalu banyak.

Presiden Joko Widodo ingin struktur eselonisasi ini disederhanakan menjadi dua tingkat saja.
Sebagai penggantinya adalah jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.

Tjahjo mengatakan gagasan Presiden Joko Widodo tersebut mempunyai tujuan yang baik dan dapat menciptakan birokrasi yang sehat.

Tjahjo yakin penghapusan eselon III dan IV akan mencegah terjadinya tindakan korupsi. Menurut Tjahjo sejauh ini terdapat 119 pejabat daerah yang terkena kasus jual-beli jabatan.

"Saya yakin jika ini bisa dilakukan, saya kira tidak akan ada lagi pejabat yang (terkena, red) OTT jual-beli jabatan," kata Tjahjo.

Pemangkasan jabatan eselon III dan IV terlebih dulu dilakukan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pemangkasan eselon ini ditargetkan rampung pada tahun ini.

"Saya mulai dari Kemenpan-RB. Bulan ini eselon III dan IV saya pangkas," ujar Tjahjo.

Dalam pemerintah pusat, eselon III biasanya menjabat sebagai kepala bagian, kepala bidang dan kepala subdirektorat.

Eselon IV biasanya memegang jabatan kepala subbagian, kepala subbidang dan kepala seksi.

Tjahjo memastikan penghapusan tingkat di birokrasi ini tidak akan berpengaruh terhadap pendapatan mereka.

Tjahjo mengatakan pendapatan atau gaji pegawai eselon III dan IV tidak akan berkurang.

"Prinsipnya penghasilan tidak akan kita kurangi dan akan ditata," kata Tjahjo.