Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis (31/10/2019).

Pertemuan tersebut untuk berkoordinasi mengenai data Lahan Baku Sawah yang sebelumnya terjadi perbedaan data antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca: Soal Wacana Pelarangan Cadar, Ini Kata Menpan-RB

Kini, keduanya sepakat untuk memperbaiki datanya dan terus memverifikasi data yang dikeluarkan melalui Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN RI No 339/2018 tanggal 8 Oktober 2018 lalu.

“Koordinasi yang kita lakukan ini untuk menyamakan data tentang lahan baku sawah yang beberapa waktu lalu ada perbedaan data yang dipublish BPS dengan perspektif Kementerian Pertanian,“ ujar Sofyan Djalil di kantornya, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Sofyan Djalil menambahkan bahwa sekarang pemerintah sudah melakukan verifikasi di 20 provinsi yang merupakan penghasil beras utama atau lumbung padi Nasional.

“Itu sudah diverifikasi dan sudah ada data yang disepakati bersama antara BPS, BIG, Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN, tapi karena masih hitung-hitungan akhir mudah-mudahan tanggal 1 Desember 2019 bisa kita keluarkan angka finalnya atau data koreksi dari data yang sudah dipublish sebelumnya,” tambahnya.

Syahrul Yasin Limpo pun mengatakan sekarang pemerintah sudah menyatu, data yang digunakan adalah hasil dari citra satelit dengan resolusi yang sama.

“Sebelumnya kan terjadinya perbedaan data dikarenakan kita menggunakan pencitraan satelit yang berbeda hingga akhirnya terjadi bias,” ucapnya.

Baca: Dulu Buru Penjahat, Kini Susno Duadji Jenderal Kontorversial Cicak vs Buaya Jadi Petani

Syahrul Yasin Limpo juga mengatakan untuk data yang sudah ada dan clear katakanlah data hijau tidak perlu dipertanyakan lagi karena sudah satu persepsi, ada data kuning, kalau ini membutuhkan verifikasi dengan citra satelit juga bisa diberlakukan, tapi untuk data merah dibutuhkan turun ke lapangan.

“Oleh karena itu akan ada empat institusi yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, BPS dan BIG yang turun ke lapangan melakukan pendataan. Sehingga bisa terlihat betul kalau metodologinya sudah sama. Tanggal 1 Desember 2019 ini sudah bisa diumumkan data yang ditanda tangan Pak Menteri ATR/Kepala BPN dan itu yang kita pakai, InsyaAllah negara ini akan punya satu data tentang pertanian,” ujarnya.