Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berbicara soal lembaga antirasuah yang nantinya bakalan dipimpin seorang jenderal polisi aktif.

Diketahui Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK lewat Rapat Pleno Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/9/2019).

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo pernah mengatakan, pengangkatan Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK tidak akan menggugurkan statusnya sebagai Perwira Tinggi di Kepolisian Republik Indonesia.

Baca: Polri: Kalau Tuhan Ridho, Kami Akan Ungkap Kasus Penyiraman Novel

"Prosedurnya mengacu pada Perkap (Peraturan Kapolri) nomor 4 tahun 2017 yang sebelumnya Perkap nomor 1 tahun 2013. Disebut bahwa penugasan khusus tidak harus mundur," kata Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Jumat (13/9/2019).

Dengan demikian, setidaknya dalam dua tahun ke depan (sebelum Firli pensiun dari kepolisian), KPK akan dipimpin seorang jenderal polisi aktif.

Hal tersebut mendapat tanggapan dari penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Baca: Korupsi Pengadaan Bagasi di Angkasa Pura II, KPK Panggil 2 Dirut Perusahaan Swasta

Novel Baswedan mengambil contoh beberapa negara yang dianggapnya sukses dalam upaya pemberantasan korupsi.

Sebut saja Singapura, Hongkong, dan Australia.

Baca: Rokhmin Dahuri Mangkir dari Pemeriksaan KPK Terkait Kasus TPPU Bupati Cirebon

Menurut Novel Baswedan, ketiga negara tersebut bisa sukses karena memiliki lembaga semacam KPK yang benar-benar memiliki tingkat independensi tinggi.

"Anda setuju enggak? hahaha. Jelas kita mencontoh negara-negara yang sukses, kita bisa contoh banyak negara yang kita mau ambil, yang mana Singapura, Hongkong, Australia atau apapun, mereka itu untuk bisa untuk memberantas korupsi sukses itu harus independen," ujar Novel Baswedan kepada Tribunnews.com, Jumat (1/11/2019).

Kata Novel, ketiga negara yang disebutkan dirinya tidak melibatkan instansi kepolisian setempat.

Meskipun begitu, Novel tidak menampik pentingnya peran polisi dalam sebuah lembaga pemberantasan korupsi, termasuk KPK.

Baca: Meski Pesimis, Novel Baswedan Desak Idham Azis yang Kini Jadi Kapolri Untuk Tuntaskan Kasusnya

"Mereka tidak melibatkan Polri, malah mundur, memang keterlibatan dari Polri itu penting untuk membangun KPK pertama kali dan segera," katanya.

"Kenapa memberantas korupsi itu paling penting? Itu di sektor penegakan hukum, kalau penegakan hukum rapi, sektor lainnya juga akan mengikuti," tambah Novel.

Sebelumnya, Penasihat KPK Mohammad Tsani sempat meragukan dipilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai ketua KPK.

Ia malah pernah menyatakan KPK seolah-olah akan menjadi Mabes Polri Cabang Kuningan.

"Bayangkan jadi apa negeri ini kalau KPK nanti cuma jadi seolah Mabes Polri Cabang Kuningan. Jadi alat melindungi kepentingan politik, ini sama dengan Orde Baru jilid II," kata Tsani, Jumat (13/9/2019).

Singgung Pidato Jokowi

Novel kemudian menyinggung pidato perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 yang tak menyebut wacana pemberantasan korupsi.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan program kerja prioritas di pemerintahan periode keduanya yaitu di bidang ekonomi.

Baca: Jaksa Sebut Artis Irwansyah Kecipratan Aliran Uang Dari Wawan

"Gakkum (penegakan hukum) harusnya prioritas tapi saya enggak tahu kenapa Presiden tidak menjadi prioritas masalah penegakan hukum," ujar Novel.

"Kalau sektor ekonomi mau dibangun, seperti apapun penegakan hukumnya bermasalah, bolong di mana-mana, sektor politik, sektor sosial yang ada ngakalin," tambahnya.