TRIBUNNEWS.COM - Jenderal TNI Fachrul Razi yang dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri Agama, menyampaikan khutbah pertamanya di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Jumat (01/10/2019).

Dalam khutbahnya, Fachrul Razi menyampaikan tujuan Tuhan menciptakan umat berbeda-beda supaya saling mengenal.

"Tuhan itu bisa menciptakan kita sebagai umat yang satu, tapi Dia gak mau. Dia menciptakan kita jadi umat yang berbeda-beda. Kata Allah tujuannya apa? Agar kita saling kenal mengenal," ujarnya dalam khutbah.

Pria yang lahir di Banda Aceh ini juga menyampaikan pentingnya toleransi antar umat beragama karena manusia diciptakan berbeda-beda.

"Jadi oleh sebab itu sangat baik, kita semua berbeda-beda ada macam-macam suku, macam-macam agama, itu betul-betul apa yang tidak boleh, mana yang boleh, sehingga menjadi toleransi yang baik. Kita semua menjadi umat yang satu (dalam toleransi)," lanjutnya.

• Idham Azis Resmi jadi Kapolri, Ini Pesan Jokowi: Kerja, Kerja,dan Kerja
• Menpora Minta Dukungan Semua kementerian Untuk Percepatan Kemajuan Sepakbola Indonesia

Satu di antara menteri Jokowi yang kontroversional ini mengaku hanya sekali-kali saja menjadi khatib karena tugas menteri bukan untuk khutbah.

"Sekali-kali saja. Tugas menteri kan bukan untuk khutbah. Tapi sekali-kali boleh," ujarnya kepada awak media usai menjadi Khatib.

Hal menarik disampaikan pria yang lahir 26 Juli 1947 ini, ia menambahkan doa bahasa Indonesia saat berkhutbah.

"Oiya harus ada (doa menggunakan bahasa Indonesia). Karena kadang-kadang kalau doa yang semuanya bahasa Arab, misalnya mengajak kita untuk melakukan islam yang damai, disampaikan semua dalam Bahasa Arab, belum tentu semua orang paham. Jadi kita gabung aja, kita tambahkan," ungkapnya.

Menjadi menteri agama dengan background militer membuat Fachrul Rozi jadi sorotan publik.

Ditambah ia tidak memiliki riwayat tergabung dalam basis keagamaan.

Namun Jokowi memiliki alasan tersendiri untuk memilihnya.

Menurut Jokowi, Fachrul memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah radikalisme.

"Kita ingin yang berkaitan dengan radikalisme, yang berkaitan dengan intoleransi itu betul-betul konkret bisa dilakukan oleh Kemenag," kata Jokowi seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (24/10/2019).