TRIBUNNEWS.COM - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (Perppu) atas revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai banyak tanggapan.

Jokowi diketahui telah memastikan tidak akan menerbitkan Perppu KPK dengan alasan menghormati uji materi UU KPK yang saat ini sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita melihat, masih ada proses uji materi di MK. Kita harus hargai proses seperti itu," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019), sebagaimana dilansir Kompas.com.

"Jangan ada uji materi ditimpa dengan keputusan yang lain. Saya kira, kita harus tahu sopan santun dalam ketatanegaraan," imbuhnya.

Dirangkum Tribunnews, inilah fakta-fakta Jokowi dipastikan tidak menerbitkan Perppu KPK:

1. Pengaruh Mahfud MD

Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, menilai adanya Mahfud MD di Kabinet Indonesia Maju tidak memberikan pengaruh cukup signifikan untuk Jokowi menerbitkan Perppu KPK.

Dikutip Kompas.com, keberadaan Mahfud MD di Kabinet Indonesia Maju justru menjadi harapan masyarakat agar Perppu KPK diterbitkan.

"Karena dulu waktu wacana tentang revisi itu bergulir, Mahfud MD memberi masukan kepada presiden dan beropini di publik bahwa perppu bisa dikeluarkan, ada harapan kami saat beliau masuk kabinet," ujar Jeirry.

"Secara hukum, beliau memberi argumentasi mengapa Perppu KPK itu bisa dikeluarkan. Tapi ternyata tidak bisa."

"Rupanya itu tidak cukup kuat untuk mempengaruhi Pak Jokowi mengeluarkan Perppu," tambahnya.

Lebih lanjut, Jeirry mengatakan keputusan Jokowi tidak menerbitkan Perppu KPK karena ada tekanan politik dari partai koalisinya yang terlalu kuat.

"Tapi, ini (tidak terbitkan Perppu) akan menjadi preseden buruk ke depan yang akan membuat orang melihat dan mengingat Jokowi tidak begitu fokus kepada upaya pemberantasan korupsi," tandas dia.

2. Keputusan Jokowi dinilai tidak tepat