TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuat wacana untuk mengubah sistem anggaran digital DKI Jakarta agar lebih smart.

Merespon kejadian anggaran dana pendidikan untuk pembelian lem aibon sebesar 82 miliar Rupiah, Anies pun memastikan akan meng-upgrade sistem anggaran agar bisa meminimalisasi kesalahan anggaran.

Dilansir Kompas TV, Gubernur DKI Jakarta menegaskan tujuanya untuk mengubah sistem anggaran digital DKI Jakarta untuk memaksa semua pihak agar berbuat jujur dan rajin.

Anies menilai dengan meningkatkan sistem anggaran digital, dapat meminimalisi kesalahan dalam perencanaan anggaran Provinsi DKI Jakarta.

Baca: Anggaran Beli Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, William: Saya Akan Buka-bukaan tentang APBD DKI Jakarta

“Karena itulah yang kita lakukan adalah upgrading, agar kita bisa memastikan agar tidak ada penyimpang lagi. Karena seperti sekarang jika ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu tidak bisa dibedakan, ini adalah kemalasan, keteledoran, atau ini adalah titipan,” kata Anies saat mengikuti car free day, Minggu (03/11/2019).

Dalam keterangan tambahanya, Anies menjelaskan ketika sistem anggaran DKI Jakarta diperbarui dan ditingkatkan, maka dengan mudah untuk melakukan pengecekan karena ada verifikasi.

“Bila nanti di-upgrade, kita akan bisa melakukan pengecekan itu karena ada verifikasi-verifikasi, in contoh yang akan kita lakukan. Tapi nanti lebih lengkapnya akan kita luncurkan."

Wakil ketua KPK, Laode M Syarif juga merespon soal polemik sistem anggaran digital  DKI Jakarta.

Laode merasa bersyukur karena dengan adanya sistem e-budgeting, DKI Jakarta, anggaran-anggaran yang dianggap ganjil dapat dipantau masyarakat.

Baca: Siapa William Aditya Sarana, Anggota DPRD DKI 'Kuliti' Anies Baswedan Soal Lem Aibon? Ini Sosoknya

Ketika sistem e-budgeting telah diaplikasikan untuk menjalankan berbagai sistem di pemerintahan, masyarakat bisa mengetahui transparansi mengenai alokasi anggaran.

"Kita PATUT BERSYUKUR, gara-gara adanya e-planning/e-budgeting @DKIJakarta, anggaran-anggaran aneh dapat dipantau masyarakat, sehingga tidak jadi masuk dalam APBD. @KPK_RIsering mencontohkan e-budgeting @DKIJakarta dan Kota Surabaya sebagai e-budgeting terbaik di Indonesia", tulis Laode di laman Twitter-nya

 
Laode juga mempersilahkan anis untuk meningkatkan sistem e-budgeting tapi jangan menghapusnya.