Reaksi Ahmad Dhani Saat Tahu Prabowo Jadi Menteri Jokowi
Termasuk soal masuknya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang masuk dalam jajaran kabinet Indonesia Maju.
Editor: Hasanudin Aco
Partai berlambang bulan sabit kembar yang mengapit padi ini merupakan salah satu partai pendukung Prabowo sejak Pilpres 2014.
Setelah Partai Gerindra bergabung ke pemerintah, PKS pun tetap memilih untuk menjadi oposisi walaupun hanya sendiri.
Dengan fakta tersebut, Mardani Ali Sera mengaku sedih saat mengetahui Prabowo bergabung ke pemerintah.
Anggota DPR di Komisi II ini mengatakan, dirinya merasa sedih karena pada Pemilu 2019 lalu tingkat partisipasi publik tertinggi dalam sejarah sesudah reformasi, yakni mencapai 82 persen.
Dengan bergabungnya Partai Gerindra, Mardani khawatir masyarakat kemudian menjadi apatis dan tidak lagi mau terlibat dalam politik praktis seperti pemilu.
• Bukan Menhan, Effendi Gazali Sebut Prabowo Sempat Ditawari Posisi Lain oleh Jokowi: Tapi Dia Tak Mau
"Saya sedih Pak Prabowo gabung (ke pemerintah) karena ini membuat tingkat frustrasi publik tinggi yang menuju kepada apatisme," ujar Mardani.
Dia menilai, bergabungnya Prabowo ke pemerintahan membuat keterlibatan publik dalam pesta demokrasi terputus lagi.
"Karena nanti Pemilu 2024 belum tentu begitu. Kalau begini (pihak yang kalah bergabung dengan pemenang pemilu), yah, sama saja," kata dia.
Kendati demikian, kata Mardani, PKS menghormati keputusan Prabowo tersebut untuk bergabung ke pemerintahan.
Walau tak meminta izin kepada PKS, kata dia, tetapi Prabowo memang sempat bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri.
"Kami hormati, hargai dan doakan (Prabowo), tapi PKS tetap oposisi," kata dia.
• Sri Mulyani Resah setelah Diskusi dengan Nadiem Makarim, Mengapa?
Tak hanya berkoar-koar
Menanggapi kesiapan PKS menjadi oposisi, peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan, dirinya berharap agar PKS tidak hanya berkoar-koar di muka saja jika sudah memantapkan diri menjadi oposisi.
Hal penting yang dilakukan PKS adalah menunjukkan taji saat berada di parlemen.
"PKS jangan jadi oposisi yang pintar membangun opini publik tapi lemah bargaining saat buat kebijakan resmi di parlemen," kata Lucius.
Sebab, kata dia, jika PKS hanya ramai membentuk opini publik tanpa melakukan langkah yang substansif, maka akan membenarkan anggapan bahwa PKS juga memiliki tujuan tersendiri untuk menghadapi Pemilu 2024.
"Kalau mau didukung rakyat untuk hal-hal terkait rakyat, PKS harus terdepan lawan penguasa," kata Lucius Karus.
(Tribunnews.com/ Nurul Hanna/ Kompas.com/Deti Mega Purnamasari)
