Abdul Halim Iskandar membantah jika instruksi tersebut ditujukan untuk melakukan investigasi terkait dugaan aliran dana desa ke desa 'siluman'.

"Bukan investigasi, tapi para pendamping desa melakukan verifikasi apa benar di wilayahnya di sekitarnya ada informasi dan fakta-fakta itu," kata Abdul Halim Iskandar di kantor Kemendes PDTT, Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Baca: Mendes Abdul Prediksi Ada 15 Desa Tak Berpenghuni, Tapi Bukan Desa Siluman

Nantinya, kata Abdul Halim Iskandar, data-data yang didapat lewat pendamping desa akan di serahkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut.

"Kita akan serahkan data ke Kemenkeu dan Kemendagri untuk bahan tambahan dan menjadi bagian dari evaluasi," ucapnya.

Ia juga menambahkan, pihaknya akan menambah jumlah pendamping desa agar bisa tertangani semua data terkait desa yang sudah maupun belum terverifikasi.

Baca: Mendes Abdul Prediksi Ada 15 Desa Tak Berpenghuni, Tapi Bukan Desa Siluman

Sebab, desa yang jumlahnya mencapai 74 ribu belum bisa tercover karena jumlah pendamping desa hanya 37 ribu orang.

"Rasionya kita perpadat. Jadi, jumlah pendamping desa kita akan upayakan penambahan supaya rasionya tidak terlalu besar," ucapnya.

"Katakan mungkin 1:1, tapi tidak mungkin 1:1,5 atau gimana atau lebih mudah lagi pemantauan kita terhadap penggunaan perencanaan dan pengawasan dana desa," tambahnya.

Baca: Saat Menko PMK Muhadjir dan Mendes PDTT Abdul Halim Saling Sapa dengan Panggilan Ustaz

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut banyak desa fiktif bermunculan akibat besarnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Ia menjelaskan informasi tersebut bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Terdapat beberapa desa baru tak berpenghuni yang mendapat aliran dana desa.

"Kami mendengar ada transfer yang ajaib dari APBN dan muncul desa-desa baru yang tidak berpenghuni karena melihat jumlah dana yang ditransfer setiap tahunnya," ujar Sri Mulyani di Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Diprediksi ada 15 desa tak berpenghuni

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar memperkirakan ada sekitar 15 Desa yang terindikasi warganya melakukan pekerjaan di luar wilayah desa.

Sehingga, ketika dilakukan survei oleh pendamping desa, warga tidak terdaftar dan menimbulkan anggapan bahwa desa tersebut desa fiktif.