TRIBUNNEWS.COM - Larangan pemakaian cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah masih menjadi kontroversi.

Pasalnya, pemakaian cadar dan celana cingkrang dikaitkan dengan adanya gerakan radikalisme.

Usulan dari Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengenai larangan pemakaian cadar dan celana cingkrang, dimaksudkan untuk menjaga keamanan di lingkungan instansi pemerintah.

Fachrul tidak ingin kejadian penusukan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto terulang.

Baca: Cegah Deradikalisme Mempengaruhi CPNS, Kemendikbud dan Kodam Bekerjasama 

Fachrul berharap, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang berada di lingkungan instansi pemerintah untuk memperlihatkan mukanya, tidak memakai cadar atau helm.

Sebelumnya, aturan berpakain ASN sudah ditentukan dalam Pasal 12 A Permendagri No 6 tahun 2016 tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan Aparatur Sipil Negara.

Menurut aturan tersebut, pakaian yang boleh dipakai ASN adalah sebagai berikut :

1. PDH warna khaki atau cokelat muda

2. PDH hitam putih

3. PDH batik/tenun/khas daerah

4. PDH linmas

5. Korpri

Menurut data dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan), 19,4 persen ASN menolak Ideologi Pancasila.