TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG -  Sejak kemarin muncul usulan seragam  aparat sipil negara (ASN) termasuk PNS diubah.

Usulan ini muncul dari anggota DPR RI yang juga tokoh budaya Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Mantan Bupati Purwakarta ini mengusulkan seragam PNS yang kerap digunakan saat ini diganti dengan seragam nusantara.

Ia meminta Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkorasi serta Menteri Agama mengubah aturan pakaian aparat sipil negara (ASN) untuk disesuaikan dengan basis budaya nusantara.

Baca: Soal Celana Cingkrang, Dedi Mulyadi: Itu Bukan Budaya Arab, Malah Budaya Nusantara

Baca: Dedi Mulyadi Sebut Seraga ASN Warisan Kolonial Belanda, Minta Kementerian Terkait Lakukan Perubahan

Sebab, Dedi melihat selama ini ketentuan tentang pakaian ASN dan pejabat DPR hingga DPRD merupakan warisan kolonial Belanda.

Misalnya, kata Dedi, pakaian seragam harian (PSH) ASN tangan pendek yang berbahan wol atau biasa disebut jas tongki adalah pakaian yang biasa digunakan orang Belanda untuk berburu.

Namun di Indonesia, pakaian ini dijadikan seragam formal untuk bekerja harian.

"Itu pakaian gaya Belanda yang biasa dipakai untuk berburu," kata Dedi kepada Kompas.com, Senin (4/11/2019).

Baca: 8 Artis Ini Ternyata PNS, bahkan Ada yang Jabatannya Tinggi, Siapa Saja?

Baca: Pro dan Kontra Larangan Memakai Cadar di Lingkungan Pemerintahan, Respon Menteri Agama dan Mahfud MD

Selain warisan kolonial Belanda, lanjut Dedi, pakaian seperti itu tidak cocok untuk lingkungan Indonesia.

Menurut dedi, pakaian berbahan wol cocok di daerah dingin.

Namun di Indonesia, tidak semua daerah bersuhu dingin.

Bahkan ada yang suhunya mencapai 36 derajat celcius, terutama saat musim kemarau.

"Suhu Indonesia itu cocoknya menggunakan pakaian dari sutera. Bahan baku sutera itu masuk alam Indonesia," kata dedi.

Selain seragam ASN, gaya Barat juga terlihat dalam pakaian untuk anggota legislatif, terutama pakaian sipil lengkap (PSL) untuk acara resmi atau pengambilan keputusan.