TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan menaikkan iuran BPJS, tarif tol, dan tarif listrik akan menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan kontribusinya terhadap PDB.

Menurut BPS, peranan konsumsi rumah tangga terhadap PDB mencapai 55,79 persen pada Triwulan II 2019.

Jika kenaikan harga-harga barang yang diatur pemerintah tetap dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi 5,3 persen sulit tercapai.

"Pemerintah seharusnya mendorong atau memberi stimulus yang dapat menopang dan meningkatkan daya beli masyarakat," kata Dr Anis Byarwati,  anggota Komisi XI FPKS DPR RI dalam keterangannya, Selasa (5/11/2019).

Menurut Anis, dampak melemahnya ekonomi global terhadap ekonomi seharusnya dapat diantisipasi dan disikapi pemerintah dengan mengambil kebijakan yang tidak mempersulit masyarakat.

Baca: Menko Airlangga Jawab Kecurigaan Asing Terkait Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Dirinya memahami bahwa hampir semua kita pesimis dengan pertumbuhan ekonomi kita karena situasinya memang sangat sulit.

"Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait dengan komponen-komponen yang berpengaruh terhadap daya beli di sektor rumah tangga," katanya.

Anis untuk menyoroti konsumsi rumah tangga, karena sektor rumah tangga bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang bersifat harian.

Kebutuhan akan energi listrik, belanja bahan pokok dan kemudahan akses kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah dengan menjaga unsur-unsur yang berpengaruh terhadap harga agar tetap stabil dan tidak melonjak naik.

Baca: BPJT: Bakal Ada Penyesuaian Tarif Tol Menjelang Akhir Tahun

Jika diperlukan seharusnya pemerintah mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk mensubsidi kebutuhan pokok masyarakat.

"Sehingga masyarakat memiliki daya beli yang stabil dan dampaknya kembali kepada stabilitas ekonomi secara nasional," katanya.