"Jadi begini, tiap tahun itu ada peningkatan anggaran dan peningkatan jumlah personel di TGUPP. Tapi saya tidak melihat peningkatan kinerjanya," kata William.

"Jadi anggarannya naik tapi kinerjanya enggak naik. Kenapa soal nyisir anggaran saja ada yang lolos seperti ini. Apalagi nyisirnya bulan Oktober lagi," tambahnya.

Dalam acara tersebut, peningkatan anggaran TGUPP dari tahun 2016 hingga 2020 yang bersumber dari APBD DKI Jakarta juga dipaparkan.

Pada tahun 2016, anggaran sebesar Rp 479 juta dan pada tahun 2017 sebesar Rp 1,07 miliar.

Sedangkan pada tahun 2018, penambahan anggaran TGUPP melesat jauh menjadi Rp 16,2 miliar.

Tahun ini, anggaran TGUPP sebesar Rp 18,99 miliar dan rancangan anggaran TGUPP untuk tahun 2020 sebesar Rp 19,8 miliar.

William mengatakan kinerja dari TGUPP tidak dapat diukur bagaimana mengevaluasi kinerja tim tersebut.

"Jadi gini, transparansi itu tidak menghilangkan temuan, pasti ada temuan. Tapi transparansi itu meminimalisir temuan-temuan tersebut," ujar William.

"Sudah transparan saja masih ada temuan, apalagi di ruang gelap. Publik makin marah."

"Kinerja TGUPP ini bahkan tidak bisa diukur kalau menurut saya. Kami komisi A ini tidak bisa memanggil TGUPP, jadi kami benar-benar kebingungan, bagaimana kami bisa mengevaluasi kinerja TGUPP."

"Kalau mau meningkatkan anggaran, tingkatkan juga kinerjanya. Jadi kalau mau ningkatin anggaran, kinerjanya juga naikin. Jadi kami bener-bener fair aja."

Menjawab kritikan tersebut, Ketua TGUPP, Amin Subekti menjelaskan seseorang akan dapat mengukur kinerja jika mengerti apa yang dikerjakan.

Menurutnya, kinerja TGUPP dapat diketahui dengan contoh seperti pengembangan transportasi umum yang menyebabkan naiknya jumlah pengguna hingga trotoar Jakarta yang sudah berubah.

"Satu soal kinerja, tadi yang dikatakan orang itu bisa mengukur kinerja kan sebenernya kalau tau apa yang dikerjakan," jelas Amin Subekti.