Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Politisi PSI Beri Ultimatum Anies Baswedan, Ini Dua Alasan yang Mendasari

Berikut dua hal yang mendasari politisi PSI William Aditya Sarana memberikan ultimatum untuk Anies Baswedan.

Editor: Lita Andari Susanti
zoom-in Politisi PSI Beri Ultimatum Anies Baswedan, Ini Dua Alasan yang Mendasari
Capture Video Facebook Trans 7
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengungkapkan kritiknya pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. 

TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana sedan menjadi sorotan publik.

Hal ini lantaran keberaniannya membongkar soal anggaran DKI Jakarta yang dianggap ganjil lewat sebuah unggahan di akun media sosialnya.

William mengungkap beberapa anggaran janggal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Anggaran janggal tersebut di antaranya untuk pembelian lem aibon sebesar Rp 82 miliar, anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, dan anggaran Rp 121 miliar untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Tidak berhenti sampai di situ, terbaru William bahkan dengan tegas memberikan ultimatum untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Ultimatum yang diberikan William untuk Anies Baswedan berkaitan dengan persoalan anggaran Pemerintah DKI Jakarta.

Hal ini diungkapkan William saat menjadi narasumber dalam acara Mata Najwa episode Buka-Bukaan Anggaran Aneh DKI, Rabu (6/11/2019).

BERITA TERKAIT

Bunyi ultimatum tersebut adalah Anies Baswedan diminta untuk menggunggah dokumen perencanaan APBD 2020 ke website sebelum tanggal 11 November 2019.

"Jadi saya mengultimatum ini paling telat pada tangal 11 November Gubernur Anies Baswedan segera mengunggah dokumen perencanaan APBD 2020 ke website apbd.jakarta.go.id," ujarnya.

Jika Anies tidak melakukan hal tersebut sampai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan maka fraksi PSI akan melakukan cara yang lebih keras lagi untuk menekan eksekutif agar segera mengupload dokumen APBD 2020.

 Baca halaman selengkapnya>>>>

Sumber: Tribun Palu
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas