Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Presiden Jokowi memberikan "lampu hijau" dilakukan pengusutan jika benar ada desa fiktif yang sengaja diciptakan oknum tertentu demi mendapat dana desa.

Merespon ini, Istana tengah bekerja mengumpulkan informasi dari beragam pihak menyangkut oknum yang bermain-main me‎nciptakan desa fiktif.

"Kami sedang ‎mengumpulkan informasi, kelanjutan perkembangannya (desa fiktif). Terlebih Indonesia ini negara besar, ada 74.800 desa," ungkap Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, Kamis (7/11/2019) di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Segala macam data soal dana desa yang tidak sampai atau desa yang tidak ada (fiktif) kami sedang kumpulkan. Nanti data diberikan ke Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara, Pratikno)," kata Fadjroel lagi.

Selain data-data di lapangan, Fadjroel menambahkan informasi dari Menteri Keuangan hingga Menteri Desa juga akan disampaikan ke Mensesneg untuk tidak lanjut.

Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap adanya kemunculan desa-desa baru atas adanya kucuran dana desa.

Baca: Mensesneg: Pemangkasan Eselon untuk Percepat Pengambilan Keputusan

Baca: Pemerintah Harus Usut Tuntas Desa Fiktif Penerima Dana Desa

Laporan yang dia terima, banyak desa tidak berpenduduk yang sengaja dibentuk demi bisa mendapat kucuran dana rutin.

Atas hal ini, KPK ikut turun adil membantu Polda Sulawesi Tenggara mengusut kasus dugaan korupsi pembentukan desa fiktif di Kabupaten Konawe.

Penyidik lembaga antirasuah ini turun tangan dengan memberi supervisi serta memfasilitasi saksi ahli dalam perkara.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan diduga ada 34 desa yang bermasalah. Tiga desa fiktif dan 31 desa lainnya ada tapi SK pembentukan dibuat dengan tanggal mundur.

Tiga desa itu yakni Desa Ulu Meraka Kecamatan Lambuya, Desa Ueppai Kecamatan Uepai, dan Desa Morehe Kecamatan Uepai.