TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menggelar rapat perdana dengan komisi I DPR membahas kebijakan Kementrian Pertahanan (Kemhan) pada Senin (11/11/2019).

Dalam rapat yang disiarkan langsung kanal YouTube KOMPASTV, Senin (11/11/2019), Prabowo mengaku saat ini sedang melakukan inventarisasi masalah dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Wahyu Sakti Trenggono.

"Kami berdua (dengan Trenggono) tengah melakukan inventarisasi masalah, mempelajari konsdisi pertahanan negara yang sudah direncanakan, yang sedang direncanakan dan akan mempelajari semua program yang akan dilakasanakan," ujar Probowo.

Mengingat Prabowo baru bekerja sebagai Menhan selama 19 hari dan Wamen baru bekerja 17 hari.

Prabowo dalam rapat juga menjelaskan bagaimana kebijakan Kemhan dalam mentransformasikan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, visi misi presiden menjadi landasan kerja Kemhan untuk menjalankan program ke depannya.

Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong merupakan visi presiden.

Sedangkan berdaulat menyangkut segala upaya menjaga kedaulatan merupakan misi presiden yang dituturkan oleh Prabowo.

Menhan menyebut di misi itulah ranah di mana Kemhan bisa bekerja maksimal.

Misi yang dimaksud adalah peningkatan kualitas pertahanan Indonesia, penegakkan sistem, penegakkan hukum bebas korupsi, perlindungan dan memberi rasa warga negara.

Dalam rapat, Menhan juga memaparkan  apa yang mendasari kebijakan umum Kemham ke depan.

"Kami memaparkan semacam wawasan filosofi yang mendasari kebijakan umum kami kedepan bertumpu pada tujuan negara," ujar Prabowo. 

Prabowo menyatakan semua sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengacu dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

"Pertahanan negara tidak boleh dipandang sebagai tambahan. Ini tujuan negara pertama harus dapat menjaga wilayah laut udara darat," ungkap Menhan.