Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM, melalui Ditjen Imigrasi membantah, adanya intervensi Indonesia terhadap Pemerintah Arab Saudi untuk mencegah pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) pulang ke tanah air.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Sompie saat konferensi pers di Shangrilla Hotel, Jakarta, Selasa (12/11/2019) petang.

"Kami belum pernah Kemenkum HAM dan Ditjen Imigrasi Indonesia melakukan intervensi di Arab Saudi, apalagi kata beliau HRS tunjukkan dokumen pencegahan, itu kita tidak tahu ya," ujar Ronny Sompie.

Baca: Respons Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Saat Ditanya Soal Pencekalan Habib Rizieq Shihab

Ronny Sompie menjelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 14, menyatakan Pemerintah Indonesia tidak berwenang untuk menolak atau menangkal Warga Negara Indonesia (WNI) kembali ke Indonesia setelah bepergian ke luar negeri.

Ia menambahkan, pihaknya berencana akan melakukan komunikasi dengan pihak Habib Rizieq Shihab terkait dokumen pencegahan yang ditunjukan Imam Besar FPI tersebut dalam video.

Baca: Menurut Mahfud MD, Kalau Rizieq Shihab Dicekal Berarti Ada Masalah dengan Arab Saudi

"Kami belum koordinasi dengan tim HRS. Kami belum pernah lihat dokumennya dan kami hanya lihat dari media sosial. Kami akan upayakan untuk klarifikasi lebih lanjut," kata dia.

Nantinya untuk melakukan klarifikasi, ujar Ronny, akan dilakukan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri RI melalui Duta Besar Arab Saudi di Indonesia maupun Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Baca: Soal Keberadaan Tahi Lalat di Paha Belakang, Gisel Tantang Kru Bareng Boy Trans7, 'Kalau Mau, Ayo'

Belum berencana minta tolong Prabowo

Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman, mengatakan pihaknya belum berencana untuk meminta pertolongan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, untuk memulangkan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab ke tanah air.

Munarman mengatakan pihaknya menuntut pemerintah untuk memulangkan Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia.

Hal tersebut menurut Munarman, merupakan hak dari Habib Rizieq Shihab.

"Kita belum ada rencana dan bayangan ke sana (meminta pertolongan Prabowo). Yang kita tuntut HAM-nya sebagai orang Indonesia," kata Munarman di Kantor FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Baca: Keluarga: Habib Rizieq Shihab Dicekal Setelah Reuni 212

Munarman mengatakan sejauh ini pihaknya sudah tidak melakukan komunikasi dengan Prabowo setelah dibubarkannya Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.