Kapolda Papua Minta Pemerintah Masukan 40 Aktivis Kampus Asal Papua Kerja di BUMN, Ini Alasannya
Paulus Waterpauw mengusulkan pemerintah pusat untuk memasukkan sejumlah aktivis-aktivis kampus asal Papua bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Editor: Adi Suhendi
"Ada banyak hal yang kami rasakan, kalau kami dulu ketemu senior-senior, dari jauh sudah angkat tangan, kami mengatakan 'kakak'. Sekarang kalau ketemu, masing-masing sudah berpisah. Lihat dari jauh, 'siapa itu? Pak Waterpauw? Tidak penting itu' seperti itu (responsnya), nyata itu," kata Paulus Waterpau dalam acara diskusi bertajuk 'Merajut Papua Dalam Bingkai NKRI' di Gedung IASTH, Kampus UI Salemba, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Baca: NasDem: Moratorium Pemekaran Wilayah Harus Selektif
Ia pun menceritakan bagaimana kesulitan dirinya melakukan komunikasi dengan mahasiswa Papua saat
peristiwa rasisme yang terjadi di Asrama Papua di Surabaya berberapa waktu lalu.
"Kenyataannya, saya mengundang mereka ajak makan malam saja mereka menolak saya. 'oh gak penting pak Waterpauw hadir'. Saya ke Jogja diserang saya, ada apa kakak ke sini? Untuk apa? kalau ada perintah, mana surat perintahnya?" ceritanya.
Ia pun harus menjelaskan secara perlahan agar mahasiswa Papua saat itu bisa diajak berkomunikasi.
Baca: Kapolda Papua Ungkap Motif Ekonomi Di Balik Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata Ganggu Freeport
"Saya bilang hanya ingin datang, mau tahu adik adik saja, kalau ada kesasar. Saya kasih nomor saya. Kata dia 'oh kakak kalau itu kami minta maaf, kakak tidak salah, kami juga tidak salah'. Itu persepsi yang muncul mereka lihat senior-senior Papua," katanya.
Bukan hanya itu, ia juga mengatakan, Bupati hingga Gubernur di wilayah Papua juga memiliki masalah yang serupa.
Bahkan, Gubernur Papua, Lukas Enembe yang terkenal sebagai tokoh Papua juga mengalami penolakan serupa.
Baca: Monev di Papua, KPK Dorong Pembenahan DTKS dan Penyelamatan Aset Rp21 Miliar
"Lukas Enembe itu sampai naik ke pagar asrama Papua. 'adik adik ini mama Enembe' mereka (malah) lempar pakai pasir. Bapak bupati juga setengah mati. Upaya yang telah difasilitasi, beasiswa, asrama, dianggap sepi saja tidak ada artinya," ungkapnya.
Dia pun meminta kalangan akademisi untuk meneliti perubahan sikap masyarakat Papua tersebut.
Ia khawatir sikap tersebut bila dibiarkan semakin lama akan menjadi masalah besar.
"Mohon diteliti dengan baik. Karena barang ini lambat dan cepat dia akan terus berjalan," katanya.
Ada ancaman jelang HUT OPM
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyebutkan adanya ancaman menjelang perayaan hari ulang tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2019 mendatang.
Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut apa ancaman yang akan dilakukan kelompok OPM.
"Ada (ancaman), mereka ingin merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Papua Barat atau West Papua yang sudah mereka peringati sejak 1962 itu versi mereka," kata Paulus Waterpauw dalam acara diskusi di Gedung IASTH, Kampus UI Salemba, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Baca: Kapolda Papua Gandeng Aktivis Bujuk Mahasiswa Papua yang Masih Menolak Lanjutkan Studi