Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah resmi meluncurkan portal aduan khusus bagi aparatur sipil negara yang terpapar radikalisme.

Perbuatan dan perkataan yang dinilai anti pancasila, anti NKRI, dan anti persatuan, dapat diadukan ke laman aduanasn.id.

Dilansir dari laman portal aduanasn.id, ada 11 poin yang masuk ke dalam kategori aduan :

1. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan pemerintah;

2. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antar golongan;

3. Penyebarluasan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1) dan 2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost dan sejenisnya);

4. Pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;

5. Penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial;

6. Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;

7. Keikutsertaan pada kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;

8. Tanggapan atau dukungan sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana angka 1) dan 2) dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial;

9. Penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;

10. Pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial;

11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai 10) dilakukan secara sadar oleh ASN.

Pemerintah Bukan AntiKritik

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G.Plate menuturkan, pemerintah secara terbuka menerima kritikan dan masukan dari setiap warga negara termasuk ASN, dengan catatat semua penyampaian didasari fakta dan data.

Ia menambahkan, diluncurkannya laman resmi tersebut atas dasar kebaikan bersama dan kemajuan kelembagaan negara dan pemerintah.

"Mengkritik boleh kok, semuanya boleh mengkritik, ASN juga mengkritik boleh. Yang tidak boleh yang tidak dengan dasar, yang tidak boleh secara fitnah, bacalah secara lengkap jangan sepotong nanti bias di masyarakat," kata sekjen Partai Nasdem ini.

"Jangan prajudice ini, ini kebaikan negara ASN karena kita yakin ASN punya peran penting kuat, strategis membantu gerak langkah kemajuan kelembagaan negara dan pemerintah," sambung dia.

Peluncuran dan penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) penanganan radikalisme ASN itu dilakukan 11 Kementerian atau Lembaga, yakni KemenPAN RB, Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenag, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkumham, BIN, BNPT, BPIP, dan BKN, serta disaksikan KPK dan KASN, di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Selasa (12/11/2019).