TRIBUNNEWS.COM - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menghargai keputusan yang diambil Garuda dan Sriwijaya Air untuk berpisah. 

Ia juga akan tetap memberikan hak mengelola masing korporasi.

"Kan mengakhiri kerjasamanya ya sudah. Tapi dia sendiri punya hak untuk mengelola kita hargai sebagai korporasi untuk mengelola," ujarnya dilansir melalui YouTube Metro TV Rabu (13/11/2019).

Budi Karya meminta kedua belah pihak untuk mempersiapkan dengan baik jika benar akan berpisah.

Karena penerbangan itu berkaitan dengan aspek keamanan terbang atau safety.

"Kami sudah rapat dengan mereka khususnya dirgen udara dan syarat syarat yang dibutuhkan sudah ada," ungkapnya. 

Baca: Dispute di Kerjasama Bisnis Makin Memanas, Garuda Lepas Logo di Armada Sriwijaya Air

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan pasca retaknya hubungan antara Sriwijaya Air dengan anak usaha Garuda Group, PT Citilink Indonesia.

Kisruh antara Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia Group disebabkan oleh permasalahan manajemen yang tidak sesuai.

Hal tersebut diungkapkan Kuasa Hukum Sriwijaya Air, Prof. Yusril Ihza Mahendra yang diwawancarai melalui telepon dalam video yang diunggah di kanal YouTube MetroTVNews, Jumat (8/11/2019).

Yusril Ihza menjelaskan pihak Sriwijaya Air merasa kerja sama yang dilakukan sangat merugikan pihak Sriwijaya karena adanya konflik kepentingan di dalamnya.

Sehingga Sriwijaya Air selama sekira setahun di bawah manajemen Sriwijaya mengalami penurunan pelayanan hingga utang membengkak.

Menurut penuturan Yusril Ihza, perusahaan ditangani secara tidak efisien.

"Kerja sama manajemen yang selama ini berlangsung antara Garuda Group dengan Sriwijaya Air, tidak berjalan sebagaimana mestinya," terang Yusril Ihza.