Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Gempa di Lombok

‎Pemerintah Perpanjang Masa Transisi Darurat Bencana di NTB

Pemerintah bersepakat memperpanjang masa transisi darurat bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

‎Pemerintah Perpanjang Masa Transisi Darurat Bencana di NTB
Tribunnews.com/ Rina Ayu
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang ditemui usai rapat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat pasca bencana gempa dan tsunami 2018, yang dipimpin perdana oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah bersepakat memperpanjang masa transisi darurat bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Nantinya masa transisi yang seharusnya berakhir pada 31 Desember 2019, akan ditambah 3 sampai 4 bulan ke depan.

Keputusan tersebut merupakan hasil rapat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat pascabencana gempa dan tsunami 2018 yang dipimpin perdana oleh Wakil Presiden Maruf Amin, di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Baca: Diamanati JK, Wapres Maruf Amin Pimpin Rapat Kebencanaan

"Jadi hasil kesepatan rapat tadi akan diperpanjang apakah itu tiga bulan atau empat bulan, tergantung dari hasil evaluasi pemerintah provinsi yang nantinya akan memutuskan berapa lama," ungkap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Ia menuturkan, dengan ditambahnya masa transisi tersebut maka perbaikan rumah rusak ringan hingga berat akibat gempa bumi, dapat rampung 100 persen.

Baca: Surya Paloh: Megawati Sahabat Sejatinya Partai NasDem

Selain itu penyaluran jaminan hidup kepada ribuan korban juga terselesaikan.

"Tadi pak Wapres telah meminta kepada Kemekeu untuk bisa mencarikan satu solusi sehingga bantuan jaminan hidup dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial itu bisa disalurkan lebih cepat dari apa yang selama ini dalam perencanaan," jelas Doni.

Sementara, untuk penanganan di Sulawasi tengah, ia menyampaikan bantuan dana stimulan dari pemerintah pusat melalui BNPB untuk masyarakat yang terdampak seperti rumah rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan itu telah tersalurkan sekitar Rp 1,9 triliun.

Baca: Senyum Megawati dan Lirikannya ke Jokowi Saat Surya Paloh Ungkapkan Rasa Sayangnya

"Semua itu (Rp 1,9 triliun) sudah masuk ke rekening daerah," ucap dia.

Dalam rapat tertutup yang berlangsung sekitar 2 jam itu, Wapres Maruf Amin meminta agar segala sesautu yang berhubungan dengan dukungan pemerintah untuk masyarakat terdampak bencana dapat tersalurkan dengan baik.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas