TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok digadang-gadang akan masuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ahok diketahui telah bertemu Menteri BUMN, Erick Thohir, di Kantor Kementerian BUMN pada Rabu (13/11/2019).

Saat ditanya mengenai isi obrolannya dengan Erick, Ahok tidak menyangkal bahwa mereka membicarakan soal BUMN.

Bahkan, Ahok juga mengungkapkan ia diajak masuk ke sebuah perusahaan BUMN.

Meski begitu, mantan gubernur DKI Jakarta ini tidak membeberkan secara detail menganai jabatan atau posisi yang akan ditempatinya nanti.

Terkait hal tersebut, dua pengamat memberikan tanggapan mereka soal BUMN apa yang cocok untuk Ahok.

Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, Managing Director Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai Ahok lebih cocok ditempatkan di BUMN yang diberi tugas menjalankan Public Service Obligation (PSO).

Pasalnya, menurut Toto, Ahok suka mengambil keputusan secara cepat dan memotong birokrasi.

Toto pun menilai Ahok tidak akan cocok ditempatkan di perusahaan yang bersinggungan dengan peraturan internasional.

“BUMN yang terikat dengan banyak regulasi internasional yang rigid mungkin tidak cocok dengan gaya Ahok yang suka terobosan cepat dan potong birokrasi,” jelas Toto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

“Mungkin inovasi birokrasi Ahok bisa ditularkan ke model BUMN pengelola PSO, sehingga mereka bisa bekerja lebih efisien denga pelayanan prima ke customer,” imbuh dia.

Karena itu, Toto menilai Ahok lebih cocok mengisi jabatan di perusahaan BUMN seperti PT Pertamina atau PT PLN (Persero).

Meski begitu, Toto juga mengingatkan BUMN dituntut untuk meraih keuntungan.

Ia pun mengatakan, Ahok layak disebut sebagai seorang leader jika bisa mengelola PSO dan keuntungan BUMN.