Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tanggapi Pernyataan Jokowi, KPK Bicara Mafia Hukum dan Pencegahan Korupsi

Febri Diansyah mengatakan keberadaan mafia hukum memiliki dampak kepada ketidakpastian hukum

Tanggapi Pernyataan Jokowi, KPK Bicara Mafia Hukum dan Pencegahan Korupsi
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata bersama juru bicara KPK Febri Diansyah saat jumpa pers penetapan tersangka baru terkait kasus suap dana hibah KONI, di Jakarta, Rabu (18/9/2019). KPK menetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum sebagai tersangka baru menyusul lima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pada intinya meminta aparat penegak hukum lebih mendahului upaya preventif daripada penindakan.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah memandang terdapat dua hal penting yang menjadi sorotan dari pernyataan itu, yakni perihal mafia hukum dan pencegahan korupsi.

Baca: Alasan KPK Hanya Perbolehkan Istri dan Anak yang Bisa Jenguk Imam Nahrawi

Febri Diansyah mengatakan mafia hukum memang menjadi isu besar yang perlu ditindaklanjuti.

KPK, kata dia, siap membantu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

"Misalnya ada kebutuhan bagi Presiden untuk membuat sebuah task force (gugus tugas) atau instruksi langsung kepada Kapolri atau instruksi kepada Jaksa Agung begitu, maka KPK sebenarnya bisa berkontribusi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK," kata Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (14/11/2019).

Febri Diansyah mengatakan keberadaan mafia hukum memiliki dampak kepada ketidakpastian hukum yang menurutnya menciptakan keraguan bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

KPK, kata dia, sudah melakukan sosialisasi pencegahan sebagai program mengingatkan kepala daerah maupun penyelenggara negara untuk tidak berperilaku koruptif.

Ia berujar jika masih ada yang melakukan korupsi, mau tidak mau memang harus ditindak.

"KPK sudah datang misalnya ke daerah, ke Kementerian, BUMN, dan lain-lain sudah melakukan kajian memberikan rekomendasi perbaikan sistem tapi instansi tersebut tidak serius," katanya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas