TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan program sertifikasi perkawinan jangan menjadi beban untuk masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan.

Ace Hasan Syadzily menjelaskan rancangan program sertifikasi perkawinan harus jelas.

Ace Hasan Syadzily menegaskan program yang direncanakan oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy jangan sampai membebani rakyat.

Selain itu, Ace Hasan Syadzily juga mengatakan nantinya prosedur yang harus dilalui oleh calon pengantin untuk mendapatkan sertifikasi perkawinan tidak rumit.

"Skema dari program sertifikasi itu harus jelas," terang Ace Hasan Syadzily saat wawancara di kanal YouTube Official iNews, pada Jumat (15/11/2019).

"Yang kedua saya ingin menegaskan bahwa ini jangan sampai membuat beban untuk rakyat."

"Ketiga tentu prosedurnya tidak boleh berbelit-belit."

Program sertifikasi perkawinan merupakan rancangan Muhadjir Effendy yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang.

Muhadjir Effendy menjelaskan, program ini harus disiapkan dengan baik.

Hal tersebut untuk mencegah permasalahan yang ada ketika berumah tangga nantinya.

Permasalahan tersebut di antaranya seperti stunting, cacat lahir, perceraian hingga kemungkinan gizi buruk.

Muhadjir Effendy menginginkan permasalahan yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan pasangan muda tersebut dapat dihindari.

"Disiapkan sungguh-sungguh sehingga kasus-kasus yang bermula dari kehidupan rumah tangga pertama," jelas Muhadjir Effendy.

"Kelahiran pertama misalnya kasus stunting, kemudian cacat lahir, perceraian, kemungkinan untuk gizi buruk, akibat kurang banyaknya pengetahuan pasangan muda itu bisa dihindari."

"Karena kalau sampai ini terjadi, maka ongkosnya sangat mahal."

Menteri Agama, Fachrul Razi justru menyetujui program sertifikasi perkawinan tersebut. 

Dikutip dari Kemenag.go.id, menurut Fachrul Razi, rencana sertifikasi perkawinan sejalan dengan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) sebelumnya.

Program Bimwin telah dilaksanakan Kemenag selama dua tahun.

Fachrul Razi menjelaskan Bimwin digelar untuk memberikan bekal bagi kedua calon pengantin dalam menjawab permasalahan perkawinan dan keluarga.

Selain itu tujuan diadakannya Bimwin untuk menyiapkan kedua calon pengantin menghindari permasalahan perkawinan yang umum terjadi.

Tujuan Bimwin juga untuk meningkatkan kemampuan kedua calon mempelai mewujudkan keluarga sakinah.

"Bimbingan perkawinan digelar untuk membekali calon pengantin dalam merespon problem perkawinan dan keluarga," terang Fachrul Razi di Jakarta, Jumat (15/11/2019) yang dikutip dari Kemenag.go.id.

"Juga mempersiapkan mereka agar terhindar dari problema perkawinan yang umum terjadi, serta meningkatkan kemampuan mewujudkan keluarga sakinah," tambahnya.

Data yang dirilis Kementerian Agama melalui akun media sosial Twitter @Kemenag_RI, tahun 2018 Bimwin telah diberikan kepada 125.132 pasangan calon pengantin di 34 provinsi.

Pada tahun 2019, hingga bulan Oktober menurut laporan yang masuk mencapai 59.291 calon pengantin.

Saat ini, Kemenag sudah mempunyai sebanyak 1.928 fasilitator Bimwin yang lulus bimbingan teknis. 

Muhadjir Effendy dalam wawancara di kanal YouTube Official iNews, pada Jumat (15/11/2019) menjelaskan akan melibatkan sejumlah kementerian untuk menjalankan program sertifikasi perkawinan.

Di antaranya, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Nantinya dalam program sertifikasi perkawinan tersebut akan diberikan pemahaman mengenai keagamaan, kemudian masalah ekonomi keluarga.

Pemahaman mengenai masalah kesehatan juga akan diberikan dalam program sertifikasi perkawinan, terutama kesehatan reproduksi. (*)