Ahok Masuk BUMN, Penolakan Rizal Ramli & Pendapat Analis LIPI :Harus Akurat Memilih Pejabat Publik
Ahok masuk BUMN kembali menuai pro dan kontra. Kali ini Rizal Ramli dan Analis LIPI mengungkapkan komentar penolakannya terhadap isu penunjukan AHok.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Whiesa Daniswara
Diwartakan Tribunnews.com, menurut Siti Zuhro, Erick Thohir melakukan testing the water.
Testing the water ini untuk mengetahui reaksi masyarakat soal Ahok masuk BUMN.
"Sudah secara tidak langsung Pak Erick Thohir melakukan testing the water ya, ketika disebutkan namanya Pak Ahok langsung ada reaksi yang luar biasa," tuturnya.
Testing the water ini mendapat respon luar biasa di berbagai sosial media, media mainstream, juga media online.
"Baik dari media mainstream maupun media online, dan sosmed dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sosok Pak Ahok tetap menjadi kontroversi, pro kontra dengan semua argumentasi dan sebagainya," tambahnya.
Baca : Di Bengkulu, KPK Dorong Penertiban Sertifikat Tanah dan Pasang Tapping Box
Siti Zuhro mengungkapkan, pihak LIPI pernah mewanti-wanti Presiden Jokowi untuk menghindari merekrut sosok yang kontroversi.
"Padahal sejak awal, bahkan sebelum pelantikan kabinet kita wanti-wanti kepada Pak Jokowi dan Pak Ma'aruf, mohon untuk tidak merekrut siapa pun yang akan menimbulkan kontroversi dan perdebatan di tengah masyarakat," ungkapnya.
Ahok masuk BUMN menurut Siti Zuhro tidak semata karena unsur profesionalitas tetapi juga faktor politik.
"Pemilihan Pak BTP tidak semata-mata karena profesionalitas, karena kalau profesionalitas, (kalau) saya jadi Pak Jokowi, saya memilih Pak Djarot ini, jelas-jelas orang yang tidak dipermasalahkan background-nya, life history-nya, secara curriculum vitae-nya oke," terangnya.
Baca : NU dan PKS Tanggapi Dugaan Penistaan Agama Sukmawati, Suhud: Harusnya Jadi Teladan Generasi Muda
Siti Zuhro menyarankan agar pemilihan pejabat publik teliti dan akurat.
"Jadi menurut saya, yang tidak prinsip-prinsip itu dihindari, karena Pak Jokowi mau melakukan kerja-kerja yang paling kurang sampai 2023 mendatang, 2024 itu ada manifestasinya, wujud konkritnya," jelasnya.
Ketelitian dan keakuratan tersebut guna menghindari percekcokan masyarakat.
"Oleh karena itu ya pemilihan pejabat publik itu harus super teliti ya, super akurat karena kalau tidak akurat ini akan menimbulkan percekcokan di tengah masyarakat," jelas Siti Zuhro.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani/Nanda Lusiana Saputri)(TribunWow.com/Mariah Gipty)
