TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia tengah menjadikan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai fokus penggunaan anggaran negara di tahun-tahun mendatang.

Investasi negara dalam pembangunan SDM ini dilakukan diantaranya dengan peningkatan sistem pendidikan dan pelatihan vokasional yang adaptif dan tepat guna.

Dengan mendorong pendidikan vokasi dan SMK, Pemerintah berharap dapat mengurangi angka pengangguran terbuka di Indonesia.

Namun sebaliknya, berdasarkan data dari BPS, angka pengangguran masih cukup tinggi khususnya di tingkat lulusan SMK.

Merujuk pada Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2019 mencapai 5,28% atau dengan kata lain, dari 100 orang angkatan kerja , terdapat 5 orang penganggur.

Sementara total Pengangguran Terbuka per Agustus 2019 sebesar 7,05 juta orang.

Baca: Sri Mulyani Heran Sudah Ada Dana Desa, tapi Kemiskinan Sulit Turun

Jika ditelusuri lagi, TPT dari jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi yang paling tinggi (10,42%) dibanding jenjang pendidikan lain TPT di jenjang SMA 7,92% dan TPT di jenjang Diploma I/II/III yang berada di level 5,99%.

CEO & Co-Founder TopKarir, Bayu Janitra Wirjoatmodjo menilai kondisi ini cukup kontras mengingat sebagian besar atau sebanyak 80 persen posisi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah untuk anak muda.

"Berdasarkan analisa kami, hal ini terjadi karena masih banyak ditemukan mismatch antara SDM yang dibutuhkan oleh pemberi kerja dengan kualitas SDM pencari kerja khususnya lulusan di tingkat SMK. Lulusan SMK dianggap masih kurang memenuhi kebutuhan industri, in term of skill, sehingga perusahaan lebih baik melakukan hijack,” katanya.

Temuan tim TopKarir, ada sejumlah hal yang menjadi catatan dalam dunia tenaga kerja di Indonesia yaitu di satu sisi, HRD perusahaan merasa kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang mumpuni, baik Hard Skill maupun Soft Skill, terutama masalah soft skill, mulai dari pembuatan lamaran, CV, respon terhadap interview sampai perilaku di kantor.

Namun di sisi lain, pencari kerja generasi milenial membutuhkan akses informasi yang cepat, tepat dan jelas tentang kebutuhan karir mereka.

Baca: Jokowi Tunggu Nadiem Makarim Siapkan Sistem Aplikasi Pendidikan di 100 Hari Pertama jadi Mendikbud

Bayu menjelaskan, dua catatan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia semakin kompleks dari hari ke hari.

Untuk itu, diperlukan kontribusi dan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta serta seluruh stakeholder lainnya.

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan TopKarir untuk berkomitmen memberikan kontribusi dalam program pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus menyediakan akses informasi karir yang cepat dan terpusat bagi anak muda di Indonesia.