Menteri Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Jabatan Eselon
Terdapat sembilan langkah strategis dan konkret penyederhanaan birokrasi dalam SE Menteri PAN-RB.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Fajar Anjungroso
Tidak semua eselon III, IV, dan V dapat serta merta dialihkan ke jabatan fungsional. Demikian disampaikan dalam SE Menteri PANRB itu.
Tertulis dalam SE, penyederhanaan birokrasi bagi jabatan struktural dikecualikan bagi yang memenuhi tiga kriteria.
“Ketiga kriteria tersebut yakni memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa,” tegas SE tersebut.
Baca: MenPan RB Tjahjo Kumolo Kritik Lulusan IPDN: Maunya Kerja di DKI Jakarta, Gajinya 28 Juta
Kemudian perampingan birokrasi juga dikecualikan bagi yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan.
Kemudian yang terakhir dikecualikan untuk kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing kementerian/lembaga kepada Menteri PANRB sebagai bahan pertimbangan penetapan jabatan yang diperlukan kedudukannya sebagai pejabat struktural eselon III, IV, dan V.
Sebagaimana diketahui, penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo saat pelantikan pada 20 Oktober 2019.
Jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 level.
Perampingan birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik.
