TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik yang juga dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Dr Undang Sudrajat menilai, penjelasan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait alasan pembangunan kolam renang di Gedung Pakuan, tidak masuk akal dan kurang dipahami publik.

Menurut Undang, alasan pembangunan kolam karena Gubernur Ridwan Kamil sakit lutut malah menambah polemik di publik.

"Memperhatikan dan menganalisis respons publik di media sosial terkait pembangunan kolam renang, sebagian besar negatif atau tidak setuju. Penjelasan yang disampaikan oleh Gubermur tidak meredakan kegaduhan publik," kata Undang kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu (17/11/2019).

Undang menyebutkan beberapa alasan publik kurang menerima penjelasan dari Gubernur Ridwan Kamil. Pertama, bahwa rencana rehab rumah dinas Gubernur atau Pakuan sudah diusulkan jauh jauh hari pada tahun 2018.

Bahkan, kata Undang, Kepala Biro Umum Iip Hidayat menyatakan bahwa rencananya telah ada sebelum dia menjabat, atau tahun lalu.

"Pertanyaannya, apakah Gubernur sakit lutut sejak tahun lalu? Sementara, kegiatan olahraga Gubernur bersepeda terlihat dalam beberapa kesempatan di tahun 2019. Mestinya, kan dihindari (naik sepeda) kalau memang sejak tahun lalu lututnya cedera," kata Undang.

Kedua, mestinya dokter yang memeriksa gubernur memberikan penjelasan ke publik terkait cedera kaku. Kapan waktu cedera, seberapa parah, dan seperti apa pemulihannya.

"Ibarat pemain sepak bola profesional, ketika cedera bisa dijelaskan soal keparahannya dan berapa lama waktu pemulihan. Termasuk apakah dengan berenang cara paling efektif atau ada cara lain secara medis lebih efektif," kata Undang.

Penjelasan itu untuk meyakinkan publik bahwa memang argumen yang disampaikan gubernur bisa dipahami oleh publik.

Alasan ketiga publik kurang memahami penjelasan Gubernur terkait proyek kolam renang itu adalah adanya kesan mencari pembenaran bahwa apa yang dilakukan sekarang, juga dilakukan juga oleh Gubernur Ahmad Heryawan, yaitu dengan membangun masjid dan lapangan tenis.

Pembandingan itu, menurut Undang, bisa saja dilakukan tetapi kurang pas. Sebab, penambahan fasilitas oleh Ahmad Heryawan sifatnya bukan untuk personal.

Tokoh masyarakat Jawa Barat Dr Tatang Farhanul Hakim MPd menilai, pembangunan kolam renang bukan skala prioritas.

Menurutnya, di Jawa Barat masih banyak masalah infrastruktur yang membutuhkan perhatian, mulai dari infrastruktur pendidikan, kesehatan dan lainnya.

"Gubernur sepertinya tidak memahami skala prioritas pembangunan. Kalau infrastruktur pendidikan dan kesehatan sudah bagus, baru silakan bikin kolam renang," kata mantan bupati Tasikmalaya dua periode ini, Minggu.